Reses DPRD Garut, Muhammad Nur Jamaluddin Serap Aspirasi soal Honorer, BPJS hingga UMKM Digital

KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PKS, Muhammad Nur Jamaluddin, melaksanakan reses Masa Sidang III di Villa Guntur Sari, Kabupaten Garut, Senin (25/5/2026) pagi.

Kegiatan reses tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat. Sejumlah isu mencuat dalam dialog bersama warga, mulai dari persoalan pendidikan, tenaga honorer, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Nur Jamaluddin menekankan pentingnya sinergi strategis antara organisasi umat Islam, khususnya Persatuan Ummat Islam (PUI), dengan pemerintah daerah guna mewujudkan visi Garut Hebat yang berakhlakul karimah.

Bupati Garut Resmi Lepas 32 Pemain Persigar untuk Berlaga di Putaran Nasional Liga 4

“Sinergi strategis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat hebat dan berakhlakul karimah,” ujar Nur Jamaluddin di hadapan peserta reses.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Garut tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh komponen umat, khususnya PUI, untuk bergerak bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pembangunan Garut tidak bisa berjalan sendiri. ‘Garut Hebat’ hanya akan terwujud jika seluruh komponen umat, khususnya PUI, bergerak serentak bersama pemerintah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan demi mewujudkan Kabupaten Garut yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

“Pembangunan fisik tanpa ruh spiritual adalah kehampaan. Cita-cita spiritual tanpa kebijakan dan anggaran adalah angan-angan. Keduanya harus bersatu,” tegasnya.

Soroti Nasib Guru Honorer

Selain membahas pembangunan, Nur Jamaluddin turut menyoroti nasib tenaga honorer, khususnya guru dan tenaga kesehatan, yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status serta kesejahteraan.

Ia menilai, persoalan tenaga honorer, baik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat melalui regulasi nasional yang berpihak kepada mereka.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Garut mencapai lebih dari 15 ribu orang. Namun, kemampuan anggaran daerah dinilai masih terbatas untuk memenuhi tuntutan peningkatan kesejahteraan para honorer.

“Kalau dihitung dengan kemampuan anggaran daerah saat ini tentu sangat berat. Misalnya satu juta rupiah saja dikalikan lebih dari 15 ribu tenaga honorer, dalam setahun sudah mencapai sekitar Rp180 miliar. Itu baru untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

“Kebijakan pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Harus ada solusi dan regulasi nasional yang berpihak kepada para honorer,” lanjutnya.

Dorong Perlindungan Guru Ngaji dan BPJS Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, Nur Jamaluddin juga menyinggung program BPJS Kesehatan masyarakat yang saat ini mengalami penyesuaian data akibat perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).

Menurutnya, perubahan tersebut berdampak pada sebagian masyarakat yang sebelumnya terdaftar aktif, namun kini harus menjalani proses verifikasi ulang.

Di bidang keagamaan, ia mendorong peningkatan insentif bagi guru ngaji, ustaz, dan ustazah di Kabupaten Garut. Bahkan, pihaknya tengah memperjuangkan agar para guru ngaji mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS.

“Kami ingin guru ngaji juga diperhatikan. Bukan hanya insentifnya, tetapi juga perlindungan kesehatannya melalui BPJS,” ungkapnya.

UMKM Harus Masuk Era Digital

Tak hanya membahas pendidikan dan kesehatan, Nur Jamaluddin juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menilai, sudah saatnya produk-produk masyarakat dipromosikan melalui media sosial agar memiliki pasar yang lebih luas dan terukur.

“Sekarang waktunya mulai digital. Produk masyarakat harus punya market test, dipromosikan melalui media sosial, dan didorong sampai bisa memiliki pasar yang jelas,” katanya.

Di akhir kegiatan, Muhammad Nur Jamaluddin memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan di DPRD Kabupaten Garut.

“Kita tidak boleh pesimis. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada perubahan yang konkret untuk masyarakat Garut,” pungkasnya.