Daerah

Wacana Hapus Pajak Kendaraan ala Dedi Mulyadi Dinilai Populis, Pengamat Ingatkan Risiko PAD Jebol hingga Moral Hazard

KORANMANDALA.COM –Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan skema jalan berbayar menuai perhatian publik. Di satu sisi dianggap mampu meringankan beban masyarakat, namun di sisi lain dinilai menyimpan sejumlah risiko serius bagi keuangan daerah hingga tata kelola transportasi.

Pengamat kebijakan publik, Rafih Sri Wulandari, menilai gagasan tersebut memang memiliki sisi positif, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini terbebani biaya pajak kendaraan.

Menurut Rafih, kelompok pekerja informal dan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak keringanan tersebut. Sebab, mereka tetap membutuhkan kendaraan untuk mobilitas sehari-hari, namun sering kali kesulitan memenuhi kewajiban pajak tahunan.

KDM Jadi Saksi Nikah Pasangan Disabilitas Puja dan Sayyid

“Kalau dilihat dari perspektif masyarakat, tentu ada sisi positifnya. Ini bisa meringankan beban ekonomi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan aktivitas sehari-hari,” kata Rafih.

Ia menambahkan, kebijakan itu juga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Penghapusan beban tunggakan atau kewajiban tertentu, kata dia, bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali disiplin terhadap administrasi kendaraan.

“Ketika masyarakat diberikan ruang atau kesempatan, harapannya ke depan mereka menjadi lebih patuh. Ada semacam insentif psikologis karena beban sebelumnya sudah diringankan,” ujarnya.

Kebijakan Populis yang Menguntungkan Secara Politik

Di balik manfaat ekonomi bagi masyarakat, Rafih melihat wacana tersebut juga memiliki dimensi politik yang cukup kuat. Ia menyebut kebijakan penghapusan pajak kendaraan berpotensi menjadi program populis yang menguntungkan citra politik kepala daerah.

Menurutnya, jika program itu benar-benar terealisasi dan berjalan baik, bukan tidak mungkin akan memperkuat legitimasi politik Dedi Mulyadi di mata publik.

“Ini bisa menjadi kebijakan populis. Kalau berhasil, tentu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena ide ini datang langsung dari gubernur,” katanya.

Bahkan, Rafih menilai program semacam ini dapat menjadi modal sosial dan politik bagi Dedi Mulyadi untuk panggung yang lebih besar di tingkat nasional.

“Kalau suatu saat ada agenda politik nasional, kebijakan seperti ini tentu bisa menjadi rekam jejak politik yang dijual kepada publik,” tambahnya.

Risiko Besar: PAD Menurun hingga Program Publik Terancam

Namun demikian, Rafih mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek popularitas semata. Pemerintah daerah, kata dia, harus menghitung secara cermat dampak fiskal yang ditimbulkan.

Pasalnya, pajak kendaraan bermotor selama ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Jika dihapus, potensi kehilangan penerimaan dinilai sangat besar, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tekanan fiskal daerah.

“Ini yang harus dihitung matang. Kita sedang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah, efisiensi anggaran terjadi di berbagai sektor. Kalau sumber pendapatan besar dihapus, dampaknya bisa ke mana-mana,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan publik bisa terdampak akibat berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah daerah.

“Jangan sampai anggaran infrastruktur terhambat, pembangunan rumah sakit tertunda, atau pelayanan pendidikan terganggu karena sumber pembiayaannya berkurang,” katanya.

Ancaman Moral Hazard hingga Kendaraan Tak Terdeteksi

Selain persoalan fiskal, Rafih juga menyoroti risiko moral hazard. Ia khawatir jika kebijakan penghapusan atau pemutihan pajak terlalu sering dilakukan, masyarakat justru terbiasa menunda kewajiban dengan asumsi akan ada penghapusan kembali di masa depan.

“Persepsi publik bisa terbentuk. Masyarakat berpikir, ‘nanti juga diputihkan lagi’. Ini berbahaya terhadap budaya kepatuhan,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menilai aspek keamanan dan administrasi kendaraan juga perlu menjadi perhatian serius. Ketiadaan kewajiban pajak kendaraan, menurutnya, berpotensi memunculkan kendaraan tanpa identitas administrasi yang jelas.

“Ini bisa menjadi kekhawatiran baru. Kendaraan tanpa pelat atau kendaraan hasil tindak kriminal berpotensi lebih sulit terdeteksi kalau sistem administrasinya tidak diperkuat,” katanya.

Jalan Berbayar Berpotensi Tambah Kemacetan

Rafih juga menyoroti rencana penerapan jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi jika tarifnya terlalu murah atau tidak dirancang dengan matang.

Kondisi ini, kata dia, bisa memperparah persoalan kemacetan, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandung yang selama ini sudah menghadapi tekanan lalu lintas tinggi.

“Kalau akses kendaraan makin murah, mobilitas kendaraan pribadi bisa meningkat. Dampaknya tentu beban infrastruktur bertambah dan kemacetan bisa makin parah,” ujarnya.

Karena itu, Rafih meminta pemerintah provinsi tidak gegabah melemparkan wacana ke ruang publik tanpa kajian komprehensif. Ia mendorong Dedi Mulyadi melibatkan akademisi, pengamat, hingga berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan.

“Jangan sampai kebijakan ini hanya terlihat pro-rakyat di permukaan, tapi justru menyulitkan pemerintah sendiri di kemudian hari. Harus dihitung matang dari sisi PAD, disiplin masyarakat, sampai dampak sosialnya,” pungkasnya.

Share