KORANMANDALA.COM –Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat dialog dan sosialisasi terkait proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Mereka menuntut kejelasan terkait nasib mereka ke depan yang berpotensi terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan pembangunan BRT saat ini memasuki tahap kedua untuk pembangunan halte off-corridor. Ia menyebut proyek ini tetap akan dilanjutkan sambil Pemkot menangani warga terdampak.
“Kami sekarang sedang menangani Cicaheum, menangani Cicadas, warga-warga terdampak,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Trayek Bus Dialihkan, Terminal Cicaheum Bersiap Jadi Depo BRT
Koordinator PKL Cicadas, Cecep, saat ditemui pada Minggu (17/4/2026) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari pemerintah mengenai rencana dialog maupun sosialisasi proyek BRT.
“Sejauh ini ke (PKL) Cicadas belum ada informasi lagi, saya juga masih menunggu,” kata Cecep.
Berdasarkan data, saat ini terdapat sekitar 560 PKL di Cicadas yang terdampak proyek BRT. Cecep menyebut para pedagang masih merasa resah karena belum ada kepastian terkait langkah yang akan diambil.
Ia mengungkapkan, para pedagang pada dasarnya mendukung pembangunan BRT selama ada kejelasan mengenai nasib mereka. PKL, kata dia, hanya membutuhkan kepastian apakah akan direlokasi atau mendapatkan kompensasi.
“Masih resah. Belum ada kepastian dari BRT-nya sendiri untuk digimanain. Seandainya kompensasi, kompensasinya berupa apa atau berapa, atau kalau relokasi ke mana tempatnya,” bebernya.
Kompensasi tersebut, lanjut Cecep, diperlukan untuk menunjang keberlangsungan usaha para pedagang, terutama untuk kebutuhan modal dan biaya tempat berjualan di lokasi baru. Ia menilai skema tersebut perlu disampaikan secara rinci agar dapat dipahami oleh seluruh PKL.
Cecep berharap dialog antara pemerintah dan PKL dapat segera dilakukan agar ada kejelasan mengenai skema penanganan pedagang terdampak. Ia menegaskan, para pedagang tidak menuntut hal berlebihan, selama ada keputusan yang jelas dan disepakati bersama.
“Minta dialog aja, dipercepat, terus kemudian mau dibagaimanakan para PKL yang di Cicadas. Jadi PKL cuma minta kepastian apa relokasi atau kompensasi itu aja ga muluk-muluk sebenarnya,” ujar Cecep.
