KORANMANDALA.COM – Sejumlah pakar menyoroti rencana induk (masterplan) transportasi Bandung Raya yang dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif terhadap dinamika mobilitas dan perkembangan kota. Mereka menekankan pentingnya perubahan pendekatan, mulai dari memahami kebutuhan perjalanan, arah pertumbuhan wilayah, hingga kesiapan pembiayaan daerah.
Pakar rekayasa transportasi Universitas Indonesia, Sutanto Soehodho, mengatakan perencanaan transportasi tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan konvensional. Menurutnya, perubahan pola mobilitas masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
“Kita perlu melihat kembali, apakah perjalanan itu memang diperlukan atau tidak. Ini penting karena tren bekerja dari rumah atau dari mana saja semakin berkembang,” ujarnya dalam diskusi peninjauan masterplan transportasi Bandung Raya, Rabu (15/4/2026).
Bayi Alami Gejala Usai Imunisasi, Dinkes Kota Bandung Pastikan Penanganan Sesuai SOP
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus berpindah tempat. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung terhadap pola pergerakan manusia.
Selain mobilitas orang, Sutanto juga menyoroti pentingnya perencanaan sistem logistik perkotaan. Menurutnya, pergerakan barang tidak dapat dihentikan dalam kondisi apa pun, sehingga perlu dirancang secara matang.
“Pergerakan manusia bisa dibatasi, tapi distribusi barang tidak. Karena itu, penting bagi Bandung untuk mulai memikirkan sistem logistik kota, termasuk kemungkinan membangun klaster logistik,” katanya.
Sementara itu, pakar perencanaan kota Institut Teknologi Bandung, Delik Hudalah, menilai pendekatan masterplan yang kaku sudah tidak relevan dengan kondisi perkotaan saat ini yang dinamis dan penuh ketidakpastian.
Ia mendorong agar perencanaan transportasi tidak hanya berfungsi melayani kebutuhan yang ada, tetapi juga mampu mengarahkan pertumbuhan kota di masa depan.
“Transportasi harus bisa menjadi alat untuk menyebarkan peluang pertumbuhan, bukan sekadar mengikuti pola yang sudah ada,” ujarnya.
Delik juga menekankan pentingnya konektivitas Bandung Raya dengan wilayah lain, terutama Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa. Hal ini dinilai krusial dalam menentukan arah pengembangan transportasi ke depan.
“Aspek konektivitas antarkota harus menjadi bagian penting dalam perencanaan, apalagi jika ada rencana pengembangan jaringan transportasi skala besar,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, Founder dan CEO Neraca Ruang, Jilal Mardhani, menilai kemampuan fiskal daerah menjadi faktor kunci dalam pembangunan transportasi publik.
Menurutnya, daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan harus mampu membiayai sistem transportasi secara mandiri.
“Kalau ingin membangun transportasi publik, daerah harus punya kemampuan pembiayaan sendiri. Tanpa itu, akan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Kota Bandung diperkirakan membutuhkan sekitar 5.000 hingga 6.000 unit angkutan kota (angkot) sebagai tulang punggung transportasi. Namun, operasionalnya perlu didukung skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) oleh pemerintah daerah.
Jilal menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung sebenarnya masih besar, namun belum tergarap optimal.
“Potensi pajak masih sangat besar. Jika dikelola dengan baik, sebagian bisa dialokasikan untuk mendukung layanan transportasi publik,” katanya.
Ia memperkirakan potensi pajak Kota Bandung mencapai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kapita, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sistem transportasi.
Para pakar berharap, peninjauan ulang master plan transportasi Bandung Raya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan mobilitas perkotaan di masa depan.
