KORANMANDALA.COM –Realisasi janji kampanye Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kepada kelompok buruh mulai menuai sorotan tajam setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya berjalan.
Gelombang kritik dari kalangan buruh—yang sebelumnya menjadi salah satu basis dukungan politik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub)—kini menguat. Mereka menilai belum ada terobosan konkret, khususnya terkait isu krusial seperti pengupahan dan jaminan kesehatan.
Dosen sekaligus Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa, menilai kritik tersebut sebagai konsekuensi logis dari relasi politik antara pemimpin dan konstituen.
DPRD Jabar Bedah LKPJ 2025, Soroti Pergeseran Anggaran Program KDM
Namun di balik itu, ia melihat adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni electoral expectation gap atau kesenjangan antara ekspektasi saat kampanye dengan realisasi kebijakan setelah berkuasa.
“Yang terjadi sekarang adalah adanya electoral expectation gap, ketika realisasi dianggap tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada masa elektoral,” ujar Mudiyati, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, janji kampanye pada dasarnya merupakan kontrak politik yang mengikat secara moral antara kandidat dan pemilih. Ketika janji tersebut tidak kunjung terealisasi, kepercayaan publik berpotensi terkikis.
“Idealnya janji kampanye diwujudkan. Tapi dalam praktiknya, ketika sudah memerintah, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sehingga muncul kompromi dan negosiasi. Di situ sering kali janji tidak bisa direalisasikan secara utuh,” jelasnya.
Mudiyati juga menyoroti kecenderungan penggunaan gaya kampanye populis yang kerap menjanjikan program besar tanpa kalkulasi matang. Strategi ini dinilai efektif mendulang suara, namun berisiko memicu kekecewaan publik ketika realisasi tidak sejalan.
“Janji-janji populis itu sering kali tinggi di awal, tapi sulit dipenuhi. Ini yang kemudian memicu ketidakpuasan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kegagalan merealisasikan janji kampanye bukan hanya berdampak pada kinerja pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi “hukuman politik” pada kontestasi berikutnya.
“Konsekuensinya jelas, publik bisa menarik dukungan. Ketika merasa dibohongi atau dikhianati, mereka tidak akan lagi memilih kandidat yang sama di pemilu berikutnya,” katanya.
Dalam konteks Jawa Barat, posisi buruh dinilai sangat strategis. Sebagai provinsi dengan basis industri besar, buruh merupakan kekuatan elektoral yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Jika kekecewaan ini tidak segera direspons dengan kebijakan nyata, Mudiyati memperingatkan adanya potensi pergeseran dukungan politik yang signifikan.
“Basis buruh di Jawa Barat itu besar dan sangat menentukan. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada peta politik ke depan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa ke depan, baik kandidat maupun pemilih harus lebih rasional. Kandidat dituntut tidak sekadar menjual janji, sementara masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai realisme program yang ditawarkan.
“Janji politik tidak boleh berhenti sebagai retorika. Harus ada upaya serius untuk mewujudkannya, kalau tidak, kepercayaan publik akan terus tergerus,” pungkasnya.
