Pemkab Garut Luncurkan DED Tahap II, Perkuat Transformasi Digital Layanan Kesehatan

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Garut dan Summit Institute for Development (SID) guna mengintegrasikan sistem data kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya inovasi digital dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah dengan cakupan luas dan jumlah penduduk besar seperti Garut. Ia menyebut, peningkatan indikator kesehatan, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), serta penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional.

Perumda Tirta Intan Garut dan DPRD Salurkan Bantuan untuk Warga Jayawaras

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi peluncuran Digitally Enabled District yang diinisiasi SID bersama Pemkab Garut untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terintegrasi, sistematis, dan komprehensif,” ujarnya.

Syakur juga menekankan pentingnya pemantauan kesehatan sejak dini melalui layanan Antenatal Care (ANC). Ia meminta tenaga kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit untuk membangun budaya digital dengan memastikan pengisian data dilakukan secara cepat, akurat, dan konsisten.

“Saya mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan budaya digital, terutama dalam penginputan data yang harus segera, akurat, dan benar,” katanya.

Di lokasi yang sama, Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Niken Wastu Palupi, mengapresiasi langkah progresif Pemkab Garut yang dinilai kerap menjadi percontohan nasional dalam implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).

Ia menilai berbagai inovasi yang dilakukan Garut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan.

“Kami mengapresiasi dukungan Pemkab Garut dalam menjadikan kesehatan sebagai prioritas, termasuk melalui berbagai inovasi dalam implementasi ILP,” ujarnya.

Namun demikian, dr. Niken juga menyoroti beban administrasi tenaga kesehatan di lapangan yang harus mengelola banyak aplikasi. Ia berharap program DED mampu menyederhanakan proses tersebut.

“Kami berharap DED ini dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam penginputan data, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan,” katanya.

Sementara itu, CEO SID, Yuni Dwi Setiyawati, menyampaikan bahwa Kabupaten Garut merupakan salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi lokus pendampingan sejak 2023. Hal ini didasarkan pada komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem satu data terintegrasi.

Ia menjelaskan, pada fase pertama, SID berfokus pada pemetaan daerah yang telah mendapatkan mandat implementasi ILP di tingkat nasional, sebelum berlanjut ke tahap penguatan sistem pada fase kedua.

“Perjalanan bersama Kabupaten Garut sejak 2023 hingga kini telah mencapai fase kedua, yang menunjukkan progres signifikan dalam implementasi program,” ujarnya.

Yuni juga mengapresiasi respons cepat Pemkab Garut yang ditindaklanjuti melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan data.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, turut menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan SID. Ia menilai keberadaan mitra, termasuk organisasi non-pemerintah, menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi ILP di daerah.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan tidak berhenti hingga tahun 2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tandasnya.