KORANMANDALA.COM –Rencana pemindahan operasional Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang menguat seiring pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membenahi transportasi publik sekaligus mengurai kemacetan.
Namun, hingga kini belum ada sosialisasi resmi kepada masyarakat yang terdampak langsung, seperti pedagang, pekerja terminal, hingga warga sekitar.
Kepala Terminal Cicaheum, Asep Supriyadi, membenarkan adanya rencana perubahan dalam sistem layanan transportasi tersebut. Ia menyebut pengembangan BRT akan berdampak pada relokasi fungsi terminal.
Jelang Idulfitri, Penjualan Camilan di Bandung Naik hingga 50 Persen
“Dengan adanya pengembangan BRT, Terminal Cicaheum kemungkinan akan dipindahkan ke Leuwipanjang. Ke depan akan ada penyesuaian ke terminal yang lebih besar,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/3/2026).
Menurut Asep, program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih baik.
“Program ini juga bertujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Bandung,” katanya.
Meski demikian, Asep mengakui hingga saat ini belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah kepada masyarakat. Kondisi tersebut memicu kebingungan di kalangan warga yang berpotensi terdampak.
“Untuk sosialisasi memang belum ada. Warga masih menunggu kejelasan kapan akan dilakukan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kelompok yang terdampak cukup luas, mulai dari pedagang pasar tumpah, pelaku usaha kecil, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilan di kawasan terminal.
“Yang terdampak itu pedagang, pasar tumpah, hingga pegawai. Mereka semua masih menunggu kepastian,” ujarnya.
Ketiadaan informasi resmi juga memicu munculnya penolakan dari sebagian warga. Sejumlah spanduk penolakan terlihat terpasang di sekitar area terminal sebagai bentuk keresahan.
“Memang ada penolakan. Warga ingin ada kejelasan dulu. Selama ini informasi baru sebatas dari media sosial,” katanya.
Meski demikian, Asep menilai masyarakat pada dasarnya tidak menolak program pemerintah, melainkan membutuhkan kepastian terkait dampak yang akan mereka hadapi.
“Warga bukan menolak sepenuhnya, tapi ingin tahu kejelasannya, termasuk nasib mereka ke depan,” ujarnya.
Seiring target pengoperasian BRT yang direncanakan mulai berjalan pada 2026 dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pangkalan pada 2027, kejelasan komunikasi dari pemerintah dinilai menjadi hal mendesak agar rencana tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.
