KORANMANDALA.COM –Nasib ratusan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, yang terdampak rencana pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) masih belum menemui kejelasan. Para pedagang hingga kini masih menunggu kesempatan untuk kembali berdialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Koordinator PKL Cicadas, Cecep, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian mengenai jadwal dialog lanjutan dengan pemerintah daerah.
“Belum ada dialog lagi. Kami juga masih menunggu. Rencananya mau ada audiensi dengan Sekda, tapi katanya masih sibuk,” ujar Cecep saat ditemui, Jumat (13/3/2026).
Restorative Justice KUHP Baru Disorot Jurnalis Bandung, Solusi Keadilan atau Celah “86”?
Menurutnya, sejauh ini telah berlangsung dua kali pertemuan antara perwakilan PKL dengan pihak Pemkot Bandung serta tim terkait proyek BRT. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang jelas terkait nasib para pedagang.
“Relokasi belum jelas. Kalau memang harus direlokasi, kami juga harus tahu akan dipindahkan ke mana. Kalau harus menyewa tempat baru, tentu biayanya jauh lebih mahal,” katanya.
Cecep menyebutkan, dalam pembahasan terakhir muncul opsi pemberian kompensasi bagi para pedagang yang terdampak. Namun hingga kini rencana tersebut belum terealisasi.
Ketidakpastian itu, kata dia, membuat para PKL resah karena masa depan tempat mereka mencari nafkah masih belum jelas.
“Pedagang juga sudah banyak yang bertanya, ‘Ini bagaimana kelanjutannya?’ Jadinya mereka tidak tenang saat berjualan,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun para pedagang, terdapat sekitar 560 PKL yang berpotensi terdampak proyek pembangunan jalur BRT di kawasan tersebut. Proyek tersebut disebut akan menggunakan sebagian badan jalan dan trotoar di sepanjang kawasan Cicadas.
Salah seorang pedagang yang telah berjualan selama sekitar 20 tahun di kawasan Pasar Cicadas mengaku keberatan apabila harus dipindahkan dari lokasi tersebut.
“Kalau bisa tetap di sini. Walaupun katanya ada penggantian atau relokasi, saya tetap ingin berjualan di sini,” ujarnya.
Ia menegaskan para pedagang pada dasarnya tidak menolak pembangunan transportasi publik seperti BRT. Namun mereka berharap proyek tersebut tidak menghilangkan ruang usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai dipindahkan. Kalau sekadar dibenahi atau ditertibkan, tidak masalah selama kami masih bisa berjualan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan dialog dengan para PKL maupun skema penanganan terhadap pedagang yang terdampak pembangunan jalur BRT di kawasan Cicadas.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






