Farhan: Risiko Bencana di Bandung Bukan Hanya Faktor Alam, tapi Juga Perubahan Tata Kota

KORANMANDALA.COM – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa berbagai bencana yang terjadi di Kota Bandung tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata kota serta persoalan sosial masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri acara silaturahmi dan buka bersama relawan serta potensi pencarian dan pertolongan di Gedung Taman Pramuka, Kota Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Farhan, dalam beberapa waktu terakhir Kota Bandung dan wilayah sekitarnya mengalami peningkatan cuaca ekstrem yang berdampak pada berbagai kejadian kebencanaan.

Polresta Bandung Cek Jalur Cileunyi–Nagreg Jelang Operasi Ketupat Lodaya 2026

Ia mencontohkan peristiwa yang terjadi dalam dua hari terakhir di Kota Bandung, termasuk wilayah sekitar seperti Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam waktu sekitar satu jam, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang di berbagai titik.

“Di Kota Bandung saja tercatat ada 23 pohon tumbang dengan diameter sekitar 50 sentimeter hingga tinggi sekitar 22 meter. Ini menunjukkan cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor besar dalam kebencanaan di Kota Bandung,” ujar Farhan.

Namun, Farhan menegaskan bahwa risiko kebencanaan di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan cuaca ekstrem. Ia menyebut terdapat dua faktor lain yang perlu mendapat perhatian serius, yakni kondisi geologi wilayah dan persoalan hidrometeorologi.

Ia mengingatkan bahwa Kota Bandung berada di kawasan yang berdekatan dengan Sesar Lembang yang memiliki potensi risiko gempa.

“Fakta bahwa Kota Bandung berada dekat Sesar Lembang tentu mengundang banyak risiko dan memaksa kita untuk berpikir serius mengenai mitigasinya,” kata Farhan.

Selain itu, Farhan menyoroti persoalan hidrometeorologi yang menurutnya kerap dipicu oleh perubahan tata ruang kota.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Cisaranten Kulon yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian dengan sistem irigasi yang dibangun untuk mendukung aktivitas pertanian. Dalam sistem tersebut, saluran air berada di atas lahan agar air dapat mengalir ke area ladang.

Namun ketika kawasan tersebut berubah menjadi permukiman sementara sistem irigasi tetap dipertahankan, saluran air justru berpotensi meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir.

“Ketika ladang berubah menjadi permukiman dan sistem irigasi tetap dipertahankan, maka saat hujan deras saluran tersebut meluap dan menimbulkan genangan. Ini contoh bagaimana hidrometeorologi terjadi bukan semata karena faktor alam,” jelasnya.

Farhan juga menyinggung kondisi di kawasan Jalan Cihampelas yang memiliki saluran air dengan tingkat kemiringan cukup curam.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut berada di kawasan alam terbuka, kemungkinan besar akan membentuk air terjun alami. Namun karena kawasan tersebut kini berkembang menjadi permukiman padat, aliran air saat hujan deras justru berpotensi menimbulkan ancaman longsor.

“Kalau kecuraman itu berada di alam terbuka, mungkin akan menjadi curug yang indah. Sayangnya sekarang kawasan tersebut sudah menjadi permukiman padat, sehingga saat hujan deras ancaman longsor menjadi nyata,” ujarnya.

Lebih jauh, Farhan menilai bencana di kota besar tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial masyarakat. Penataan wilayah seperti normalisasi sungai atau relokasi permukiman sering kali memunculkan konflik sosial karena berkaitan dengan tempat tinggal warga.

Ia juga menyinggung kejadian di kawasan lereng Gunung Burangrang yang menunjukkan bagaimana fenomena alam dapat memicu bencana besar ketika kawasan lereng bukit telah menjadi tempat tinggal masyarakat.

Menurut Farhan, dari sudut pandang geologi pembangunan permukiman di wilayah rawan bencana berpotensi meningkatkan risiko korban jiwa. Namun dari sisi sosial dan ekonomi, kawasan tersebut juga menjadi bagian penting dari rantai produksi pertanian yang memasok kebutuhan pasar di Kota Bandung.

Ia mencontohkan distribusi sayuran seperti brokoli yang dipasok ke sejumlah pasar besar di Kota Bandung seperti Pasar Caringin, Pasar Andir, dan Pasar Ciroyom.

“Para ahli sosial mengatakan jika kawasan itu tidak dibangun permukiman dan rumah kaca tentu tidak akan ada korban jiwa. Namun dari sisi ekonomi, kawasan tersebut juga menjadi sumber pasokan sayuran untuk pasar-pasar di Kota Bandung,” katanya.

Farhan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap bencana memiliki spektrum sosial yang tidak bisa diabaikan.

Karena itu, menurutnya penanganan kebencanaan harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya dalam aspek teknis penanganan darurat tetapi juga dalam memahami persoalan sosial masyarakat.

“Kita tidak hanya berbagi keterampilan dalam penanganan bencana bersama SAR dan para relawan, tetapi juga harus berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan sosialnya,” ujar Farhan.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat pendekatan kolaboratif dalam upaya penanggulangan bencana. Menurutnya, penanganan bencana juga harus dirancang secara sistematis, tidak hanya bersifat sementara ketika bencana terjadi.

“Pertolongan yang diberikan tidak boleh hanya bersifat sementara. Harus dirancang agar tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memperpanjang kelayakan hidup masyarakat yang terdampak,” katanya.

Farhan menambahkan, membangun masyarakat tangguh bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Ketangguhan masyarakat terhadap bencana akan terlihat dari kemampuan mereka untuk pulih kembali setelah bencana terjadi,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur relawan, tim SAR, hingga organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia dan Gerakan Pramuka menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi dalam menghadapi risiko kebencanaan di masa depan.

“Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat sangat diperlukan untuk masa depan Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko bencana,” pungkasnya.