KORANMANDALA.COM – Jam menunjukkan pukul 06.00. Rina, seorang desainer grafis di Bandung, baru saja membuka mata. Tanpa bangkit dari tempat tidur, ia memesan kopi susu via aplikasi. Empat menit kemudian, notifikasi QRIS muncul di layar ponselnya.
Satu scan, kopi dalam perjalanan, 30 menit kemudian Rani telah di temani kopi hangat yang menemaninya men-scrol media sosial atau membaca berita online.
Adegan ilustrasi sederhana ini adalah denyut nadi ekonomi digital Indonesia, dan bahkan di dunia, sebuah realitas baru di mana uang, informasi, dan layanan bergerak secepat kilat, tanpa sekat namun tanpa pernah bertatap muka.
Indonesia saat ini adalah raja ekonomi digital se-Asia Tenggara. Nilainya mencapai USD100 miliar lebih pada 2025, dan diproyeksikan melonjak hingga USD360–600 miliar pada 2030. Artinya, dalam lima tahun ke depan, ekonomi digital kita bisa tumbuh enam kali lipat.
E-commerce masih menjadi primadona dengan sumbangan 72–74 persen. Tapi yang menarik, sektor media online dan gaming kini menjadi bintang baru dengan pertumbuhan tercepat: 16 persen pada 2025, tembus USD9 miliar.
Digital Economy Framework Agreement
Di lingkup regional ASEAN, di Kuala Lumpur, 24 Oktober 2025, telah capai kesepakatan substansial terkait ASEAN-DEFA (Digital Economy Framework Agreement), yang menjadi tonggak penting dalam transformasi digital kawasan.
Perjanjian ini mencakup kerja sama lintas negara di bidang: Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows), Pembayaran elektronik (Electronic Payments), Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection), Identitas digital (Digital Identities), Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation), Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI), Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy), Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity) dan Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).
Bagi Indonesia, kesepakatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan membuka peluang besar bagi UMKM serta investasi teknologi tinggi
Negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk menyelesaikan dan menandatangani DEFA secara penuh pada tahun 2026 ini.
DEFA diperkirakan akan menyumbang hingga USD366 miliar terhadap PDB ASEAN pada 2030, sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital global.
Ketika Algoritma Memakan Pemiliknya
Namun, di balik angka-angka megah dan proyeksi peluang itu, ada cerita lain yang jarang terdengar dalam dunia digital. Yaitu, Algoritma, sang ‘pembunuh’ media online.
Selama puluhan tahun, iklan adalah amunisi utama media. Namun kini, amunisi itu kini mengalir deras ke platform digital. Algoritma perlahan ‘membunuh’ media berita online dan pekerja jurnalis.
Sekitar 85 persen pasar iklan digital Indonesia kini dikuasai platform asing. Google, Meta, TikTok.
Sementara itu, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers, lebih dari 800 pekerja media kehilangan pekerjaan sepanjang 2024–2025.
Algoritma (prosedur searching dan sosial media yang dirancang untuk mencari, merangkum, menemukan data informasi sesuai dengan kebiasaan user), kadang menimbulkan adiksi dan repetisi yang menjauhkan user dari informasi-informasi yang berdasarkan fakta, komprehensif, edukatif dan kritis.
Masyarakat lebih nyaman membaca ringkasan berita dari mesin pencari AI atau melihat video pendek daripada mengunjungi website media berita, fenomena zero-click mulai nyata berdampak ke trafik sebuah website.
Para jurnalis yang dulu menjadi penjaga fakta, kini harus berjibaku dengan algoritma dan bergulat dengan realitas pahit : apakah karyanya akan dibaca, ataukah hanya menjadi koran bekas yang tak tersentuh?
Harapan di Tengah Badai
Namun, ekonomi digital juga melahirkan keajaiban baru. Menurut kompas id, Ekonomi kreator di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp6.000 triliun lebih pada 2030, terbesar di Asia Pasifik.
TikTok mencatat pertumbuhan kreator yang termonetisasi hingga 2.000 persen secara tahunan. Seorang anak muda di kamar kos bisa menghasilkan pendapatan setara eksekutif perusahaan.
Di sisi lain, pers mulai beradaptasi. Model berlangganan digital (paywall) mulai dilirik. Lalu para jurnalis belajar menggunakan AI sebagai asisten – bukan pesaing. Kerja jurnalistik dari segi teknis akan terasa lebih termudahkan..
Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang mewajibkan platform digital membayar media atas konten jurnalistik mereka. Namun realisasinya belum jelas sampai sekarang.
Pada akhirnya, ekonomi digital yang berkelanjutan bukan hanya tentang seberapa cepat kita bertransaksi, tetapi seberapa adil kita memperlakukan semua yang terlibat, termasuk mereka yang menuliskan kisah, peristiwa dan fakta; para jurnalis di ruang redaksi.
