KORANMANDALA.COM – Muhammad Syahlevi Erwin Apandi, Calon Anggota DPRD Kota Bandung, menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menstabilkan harga pangan kurang efektif.
Politikus partai PKB itu menyebutkan, langkah yang dilakukan Pemkot Bandung dengan cara menambah impor beras bukan solusi yang tepat. Justru, itu bisa membuat petani lokal menjerit.
Selain itu, kata dia, kegiatan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan, dikarenakan tidak adanya transparansi penyaluran beras bulog ke pasar tradisional, pasar modern.
Seharusnya Pemkot Bandung bisa dengan tegas dan mampu merealisasikan amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Banyak juga warga kalangan bawah yang menjerit karena harga beras yang begitu mahal,” kata Syahlevi Sabtu 2 Maret 2024.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah hadir dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik dari apa yang diinginkan oleh Masyarakat.
“Disini secara pribadi saya begitu semangat menyuarakan aspirasi Masyarakat kalangan bawah dan para petani agar bisa berjalannya UU no.18 tahun 2012 tentang pangan nasional dan juga UU no.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani,” ucapnya
Dia berharap dengan semua aspirasi dan orasi dari para mahasiswa ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perubahan yang benar-benar dilakukan ke depannya oleh pemerintah pusat melalui kepanjangan tangannya yakni Pj. Walikota Bandung beserta jajaran Dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Industri dan Bulog.
“Semoga pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan cara yang cepat,” ucapnya.- *** dwi
