“Saya sangat terbuka menerima kritikan, tapi terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan mohon dilihat secara utuh,” kata Bey Machmudin saat ditemui di Gedung Sate pada Senin 9 Oktober 2023.
Dia menerangkan, pengajuan permohonan izin penggunaan GIM mulanya untuk acara diskusi. Saat dikondisikan oleh Disparbud, panitia menjawab bahwa benar agenda diskusi tidak ada aktivitas politik.
Namun, sehari menjelang acara, Disparbud Jawa Barat mendapati baliho-baliho yang bertuliskan Capres- Cawapres.
“Mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres. Saya kira juga Pak Anies sebagai mantan Gubernur, mantan (Mendikbud) juga paham, bahwa ada aturan yang harus di tegakkan oleh para ASN,” kata Bey.
“Sudah jelas bahwa Aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum tahapan kampanye dimulai,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Disparbud Jawa Barat hanya menegakkan aturan, lewat cara menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon izin bahwa ternyata ini tidak diskusi, karena terdapat unsur politiknya.
“Kepala dinas dan kebudayaan, mohon meminta maaf dan ada kesalahan. Disampaikan bahwa berarti izin kami cabut, dan di situ pemohon mengerti,” ucapnya.
Bey menambahkan, setelah adanya pencabutan izin, pihak kepolisian menyampaikan kepada Disparbud Jawa Barat bahwa peserta acara telah menuju GIM. Melihat hal itu, Kepala Disparitas pun memberikan izin acara, tetapi hanya area halaman depan GIM.
“Kepala Dinas mengambil kebijakan memberikan izin, tapi hanya di halaman. Karena sudah disampaikan kepada pemohon kami akan batalkan, oh silakan. Itu dasar kami, kami kembali ke pemohon,” ungkapnya.
Saat disinggung media mengenai acara relawan Capres lain yang sudah menggunakan GIM pada 17 September 2023, Bey menyebut acara itu tidak tertera jelas pada baliho.