Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita
KORAN MANDALA –Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung masih membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Persoalannya bukan sekadar pendataan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, optimalisasi pemanfaatan, hingga potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung, Rendisna Awangga, menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dibenahi dari hulu hingga hilir..
Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Bandung Jangan Berhenti Jadi Seremonial
Seluruh aset pemerintah harus memiliki data yang jelas, legalitas yang kuat, serta mekanisme pemanfaatan dan pengawasan yang terukur.
Menurutnya, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BMD.
Di antaranya tunggakan sewa, aset yang belum produktif, hingga potensi sengketa dalam kerja sama pemanfaatan aset.
Persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Aset yang tidak dikelola secara optimal berpotensi kehilangan nilai manfaat, bahkan membuat pemerintah daerah kehilangan peluang memperoleh pendapatan.
“Pembenahan tata kelola BMD perlu memastikan setiap aset memiliki kejelasan status dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya,” kata dia.
Rendisna berharap, aset yang memiliki nilai ekonomi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik harus mampu menunjang pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penguatan regulasi melalui Raperda BMD diharapkan menjadi landasan untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, pengamanan hukum, pemanfaatan hingga pengawasan.
Sebab, aset Kota Bandung bukan sekadar kekayaan pemerintah yang tercatat dalam laporan keuangan. Di balik setiap tanah, bangunan, dan fasilitas milik daerah, terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan dimaksimalkan manfaatnya.