Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Bandung Jangan Berhenti Jadi Seremonial

KORAN MANDALA –Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kota Bandung diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan yang ramai dengan kegiatan seremonial.

Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan, membuka akses yang setara, serta meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung dengan Komisi IV DPRD Kota Bandung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu di Bandung Masih Menggantung, Pemkot Belum Siapkan Anggaran

Dalam pertemuan tersebut, PERTUNI menyampaikan sejumlah rencana kegiatan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Bandung 2026.

Program yang disiapkan mencakup perlombaan olahraga, seni, budaya, hingga kegiatan sosial yang membutuhkan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, mengatakan inisiatif PERTUNI perlu mendapat dukungan agar peringatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, organisasi penyandang disabilitas perlu membangun kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga program yang dirancang tidak berjalan sendiri.

“Tadi kami sudah mengarahkan agar PERTUNI bisa membangun sinergi dengan sejumlah perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kami juga mendorong agar program-program sosial yang direncanakan dapat dikolaborasikan dengan BAZNAS Kota Bandung dan stakeholder terkait lainnya,” ujar Iman.

Audiensi tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai program pelayanan inklusi yang dimiliki Pemkot Bandung. Dengan demikian, PERTUNI diharapkan tidak hanya memperoleh dukungan untuk kegiatan peringatan, tetapi juga mendapatkan akses informasi mengenai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan anggotanya.

Iman menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berupaya menjadi penghubung antara organisasi masyarakat dengan perangkat daerah maupun lembaga terkait.

Langkah tersebut diharapkan membantu organisasi penyandang disabilitas memperoleh solusi atas kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.

“Kami ingin Komisi IV ini menjadi hub sekaligus jembatan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Harapannya, melalui audiensi ini, PERTUNI bisa mendapatkan solusi terbaik serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan program-programnya,” katanya.

Selain mendorong kolaborasi, Iman juga mengingatkan PERTUNI agar menyiapkan perencanaan kegiatan secara matang, terutama jika ingin mengakses bantuan hibah pemerintah daerah.

Menurutnya, pengajuan hibah kepada Pemkot Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan. Di antaranya legalitas organisasi, masa keberadaan organisasi, serta kelengkapan proposal dan perencanaan program.

“Kalau pengajuan hibah dilakukan melalui proposal yang disusun sebelumnya, dengan program dan kegiatan yang terencana, tentu peluang untuk mendapatkan dukungan akan lebih optimal. Berbeda dengan kegiatan yang sifatnya insidental, ruang dukungannya bisa menjadi lebih terbatas,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, Elton Agus Marjan, dan Aswan Asep Wawan, serta perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Komisi IV berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan kerja sama antara PERTUNI, pemerintah daerah, BAZNAS, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sebab, keberhasilan peringatan Hari Disabilitas Internasional semestinya tidak hanya diukur dari terselenggaranya perlombaan atau kegiatan sosial. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menghasilkan langkah konkret untuk memperluas kesempatan, meningkatkan kemandirian, dan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang setara di Kota Bandung.