KORANMANDALA.COM –Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda dan program Sekolah Maung dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (11/5/2026).
Maulana menilai perayaan Milangkala Tatar Sunda yang digelar selama 16 hari, mulai 2 hingga 18 Mei 2026, menyimpan persoalan serius, mulai dari aspek historis, transparansi anggaran, hingga sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat Jawa Barat.
Menurut dia, narasi sejarah yang digunakan dalam perayaan tersebut berpotensi menyesatkan publik karena dinilai tidak memiliki pijakan akademik yang kuat.
Ia menyoroti dasar penetapan tanggal 18 Mei 669 Masehi sebagai momentum lahirnya Tatar Sunda yang disebut tidak disertai referensi sejarah yang jelas. Bahkan, rangkaian kegiatan budaya yang melintasi sejumlah wilayah dinilai membingungkan secara historis.
“Bagaimana bisa sejarah Tatar Sunda dimulai dari Sumedang lalu berakhir di Kota Bandung hanya dengan melewati sembilan kabupaten/kota. Ini sama saja mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Maulana.
Kritik itu tak berhenti pada aspek sejarah. Politisi PKB tersebut juga mempertanyakan transparansi pembiayaan kegiatan yang menurut estimasinya mencapai Rp2,7 miliar untuk pelaksanaan di empat kabupaten/kota. Sementara, sumber pendanaan untuk lima wilayah lainnya disebut belum dijelaskan secara terbuka.
Maulana menilai terdapat kontradiksi dalam pernyataan pemerintah yang menyebut kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD. Sebab, menurut dia, program itu tetap masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
“Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan. Jangan sampai bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Maulana menganggap pesta budaya tersebut kurang menunjukkan empati terhadap realitas yang dihadapi masyarakat Jawa Barat saat ini. Ia menyinggung masih tingginya persoalan kemiskinan, tantangan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemulihan pascabencana di sejumlah daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan kegiatan yang dinilai terlalu seremonial dan lebih memprioritaskan penyusunan referensi sejarah Sunda yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Menurutnya, buku sejarah Sunda yang akurat perlu disusun untuk menjadi rujukan pelajar tingkat SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum agar pemahaman budaya tidak dibangun di atas romantisme semata.
“Biarkan masyarakat mencintai budaya Sunda berdasarkan referensi sejarah yang jelas, bukan karena romantisme semata,” katanya.
Kritik yang disampaikan Maulana berpotensi memantik perdebatan lebih luas mengenai arah pelestarian budaya di Jawa Barat: antara menjaga identitas kultural melalui perayaan simbolik atau memperkuat basis akademik sejarah sebagai fondasi kebudayaan.
