Perwal Ketenagakerjaan Mandek 8 Tahun, DPRD Bandung Sentil Kinerja Pemkot

KORANMANDALA.COM –Komisi IV DPRD Kota Bandung melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dalam rapat kerja evaluasi Triwulan I 2026. Sejumlah program dinilai mandek, sementara kebijakan strategis tak kunjung terealisasi.

Rapat yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Kota Bandung, Selasa (31/3/2026), dipimpin Ketua Komisi IV, Iman Lestariyono, didampingi jajaran pimpinan dan anggota dewan.

Sorotan utama mengarah pada belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Padahal, regulasi tersebut sudah mengendap selama delapan tahun tanpa kejelasan.

DPRD Bandung Soroti WFH ASN: Bekerja dari Rumah, Bukan Liburan

“Perda ini sudah ada sejak 2018, tapi Perwalnya belum juga terbit. Ini bukan sekadar administrasi, ini mandat. Kalau terus dibiarkan, artinya ada pembiaran terhadap kepentingan buruh,” tegas Iman.

Tak hanya soal regulasi, Komisi IV juga menyoroti sejumlah program yang tak kunjung terealisasi, seperti penyediaan sembako murah bagi buruh hingga transportasi gratis bagi pekerja. Program-program tersebut dinilai hanya berhenti di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, perubahan arah kebijakan pelatihan kerja di Disnaker juga menuai catatan. Fokus pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi dianggap baik, namun dinilai terlalu elitis dan kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau terlalu cepat berubah, masyarakat justru tidak siap. Pelatihan vokasi itu penting karena lebih praktis dan langsung bisa dipakai untuk bekerja atau usaha,” ujarnya.

Isu perlindungan pekerja migran juga tak luput dari kritik. Komisi IV menilai upaya pemerintah masih lemah, terutama dalam mencegah praktik penipuan yang menjerat pekerja migran ilegal asal Bandung.

“Kita masih kecolongan. Edukasi dan pengawasan belum maksimal. Jangan sampai warga kita terus jadi korban,” kata Iman.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di atas 7 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Angka ini menjadi indikator bahwa kebijakan ketenagakerjaan belum berjalan efektif.

Komisi IV pun mempertanyakan lemahnya koordinasi lintas dinas dalam menekan angka pengangguran.

“Ini tidak bisa dibebankan ke Disnaker saja. Harus ada kerja kolektif. Kalau tidak, angka pengangguran akan terus stagnan,” ujarnya.

Iman menegaskan, rapat kerja tidak boleh berhenti sebagai forum formalitas. Ia meminta seluruh catatan dan kritik ditindaklanjuti secara konkret, disertai transparansi kepada publik jika ada program yang belum bisa dijalankan.

“Jangan sampai ini hanya jadi rutinitas rapat tanpa hasil. Kalau belum bisa dilaksanakan, sampaikan secara terbuka. Yang kita kejar adalah kepastian bahwa warga Bandung bisa bekerja dan hidup layak,” pungkasnya.