KORANMANDALA.COM – Di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan penataan kota, postur anggaran Pemerintah Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Anggaran sekitar Rp500 miliar yang dimiliki Pemkot dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan kota yang terus bertambah.
Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menilai kondisi ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan yang lebih tegas dan terukur.
“Kalau dibagi rata ke semua sektor, itu seperti menggarami lautan. Tidak akan kelihatan hasilnya,” ujar Andri.
Marc Klok Tegaskan Lanjutkan Tren Kemenangan Kontra Selangor
Menurut politisi PKS tersebut, Pemkot Bandung perlu menyusun strategi tahunan yang fokus agar hasil pembangunan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.
“Tahun ini bisa fokus pada penyelesaian banjir, tahun depan soal sampah, lalu isu lainnya. Dengan begitu ada progres yang terlihat,” katanya.
Bandung Tertinggal Secara Fiskal
Andri mengingatkan bahwa kemampuan fiskal Bandung jauh di bawah beberapa kota besar lain seperti Surabaya dan Medan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Ia menilai, alokasi belanja daerah sering kali tersedot untuk kegiatan seremonial atau proyek jangka pendek yang minim dampak.
“Hal-hal yang tidak mendesak sebaiknya ditunda. Kita harus berani mengarahkan anggaran ke sektor strategis,” tegasnya.
Masalah Banjir Masih Tanpa Masterplan
Salah satu isu yang disebut perlu perhatian khusus adalah banjir tahunan. Hingga kini, penyelesaian masterplan sistem drainase Bandung disebut belum tuntas.
Andri menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir agar penanganan banjir tidak parsial.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya koordinasi antarwilayah. Banyak saluran air dari Kabupaten Bandung yang bermuara ke Kota Bandung mengalami penyempitan atau tertutup, tanpa ada solusi lintas daerah yang konkret.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemkot. Perlu pembicaraan serius dengan pemerintah kabupaten dan provinsi agar solusinya terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Andri, akar persoalan bukan semata soal besar kecilnya anggaran, tetapi arah pembangunan yang belum terdefinisi secara tajam.
“Masalah makin banyak, tapi kekuatan anggaran makin turun. Maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya uang, tapi juga arah dan fokus yang jelas,” tutupnya.
