Koran Mandala -Anggota DPR Fraksi Gerindra, Mulyadi, telah lama mencurigai keberadaan mafia dalam tata kelola migas Indonesia sejak bertugas di Komisi VII DPR periode 2009-2014.
Mulyadi mendesak Dirut Pertamina untuk segera membersihkan mafia di internal perusahaan, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang melawan praktik kotor tersebut.
“Genderang perang sudah dipukul presiden untuk membersihkan negara ini. Maka kita semua harus mendukung Pertamina,” kata Mulyadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Direksi Pertamina, Selasa 11 Maret 2025.
Mafia BBM dan Korupsi 1 Kuadriliun: Momentum Bersih-bersih Pertamina di Era Prabowo
Salah satu sorotan Mulyadi adalah kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga. Dia mencetuskan perlunya revolusi energi.
“Indikasi itu kini terbukti. Bahkan ada kolaborasi antara pihak internal dan eksternal,” tegasnya.
Mulyadi juga menyinggung kegaduhan yang dibuat mantan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang belakangan vokal soal dugaan korupsi.
Ia mempertanyakan mengapa Ahok baru bersuara setelah kasus tersebut diungkap oleh aparat penegak hukum.
“Kalau memang sudah tahu sejak dulu, kenapa baru sekarang bicara? Kenapa tidak dari dulu diungkap saat masih menjabat?” ujarnya kepada Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
Menurut Mulyadi, selama menjabat, Ahok menikmati fasilitas dan gaji sebagai komisaris. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sikapnya yang kini lantang berbicara.
“Dia menikmati fasilitas dan gaji sebagai komisaris. Tapi sekarang malah teriak-teriak. Di UU Perseroan Terbatas jelas, tugas komisaris adalah memagari dan mengamankan kepentingan pemegang saham,” tegasnya.
Mulyadi pun heran dengan sikap Ahok yang seolah mencari perhatian publik.
“Orang ini cuma cari panggung atau bagaimana? Tapi fasilitas dan gaji dari Pertamina tetap diterima,” pungkasnya.
