KoranMandala.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 10 November 2024 lalu. Pembentukan ini merupakan langkah strategis untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan selama lima tahun ke depan.
Susunan AKD yang disahkan meliputi berbagai komisi dan badan di DPRD Jawa Barat, yaitu Komisi I hingga Komisi V, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah.
Komisi I DPRD Jawa Barat, yang memiliki bidang kerja di sektor pemerintahan, telah merampungkan susunan kepemimpinan dan keanggotaan untuk masa jabatan 2024-2029. Berikut adalah susunan lengkap Komisi I:
Rapat Paripurna DPRD Jabar Fokus APBD, Investasi, dan Energi
1. Ketua: H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P. – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2. Wakil Ketua: Taufik Hidayat, S.H. – Fraksi Partai Golongan Karya
3. Sekretaris: Memo Hermawan – Fraksi PDI-Perjuangan
Anggota Komisi I:
H. Taufik Hidayat, S.H., M.Hm – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
H. Pradi Supriatna, S.Kom., M.M.Si – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
H. M. Bn. Holik Qodratullah, S.E. – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
H. Tedy Rusmawan, AT, M.M – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
H. Dedi Aroza, S.Ag., M.Si – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
H. Didi Sukardi, S.E. – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP – Fraksi Partai Golongan Karya
Hj. Anne Ratna Mustika, S.E. – Fraksi Partai Golongan Karya
Dr. Deden Nasihin, S.Sos., M.K.P. – Fraksi Partai Golongan Karya
Rafael Situmorang, S.H. – Fraksi PDI-Perjuangan
Tuti Turimayanti – Fraksi PDI-Perjuangan
Tobroni, S.Pd., M.Pd. – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dindin Abdullah Ghozali – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
A. Yamin, S.IP – Fraksi Partai Demokrat
Sabil Akbar, M.IP – Fraksi Nasdem
H. Permadi Dalung, S.E., M.M. – Fraksi Partai Amanat Nasional
H. Dedi Damhudi – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dengan pembentukan susunan Komisi I ini, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih efektif di bidang pemerintahan.
