Dua Kali Kena Sanksi FIFA, Eko Maung Sentil Persib: Ini Preseden Buruk

KORANMANDALA.COM – Persib Bandung kembali mendapat sorotan setelah FIFA menjatuhkan Registration Ban yang membuat klub berjuluk Maung Bandung itu kembali terseret persoalan administratif di tingkat internasional.

Bagi pengamat sepak bola Indonesia, Eko Maung, munculnya sanksi FIFA dalam waktu yang berdekatan menjadi alarm serius bagi Persib sebagai klub profesional.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai kasus lama yang terjadi pada 2022. Sebab, menurutnya, Persib sebagai sebuah institusi tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul, terlepas dari siapa yang menjabat atau bekerja di dalam klub pada saat kasus tersebut terjadi.

Persib Kebut Persiapan Stadion GBLA Jelang Playoff ACL 2, Rumput Lapangan Jadi Fokus Utama

“Sebagai klub profesional, ini jelas preseden yang buruk. Ada dua ban berturut-turut dalam rentang waktu yang berdekatan,” ujar Eko Maung.

Namun, kritik Eko tidak berhenti pada munculnya sanksi FIFA. Ia justru menyoroti official statement Persib yang menekankan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama dan terjadi pada 2022.

Menurutnya, penekanan terhadap tahun kejadian justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa manajemen saat ini sedang berusaha mengambil jarak dari persoalan tersebut.

“Yang saya sesalkan pertama kali adalah statement, official statement dari Persib. Itu kekanak-kanakan sekali,” kata Eko.

Eko mempertanyakan alasan Persib harus menonjolkan bahwa persoalan tersebut merupakan kasus lama.

Baginya, publik justru membutuhkan penjelasan mengenai langkah konkret klub untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bukan penegasan mengenai kapan kasus itu bermula.

“Sampai ada diungkit-ungkit tahunnya. Jadi istilahnya, ‘oh ini bukan zaman sekarang, ini kejadian masa lampau’. Kenapa sih harus menekankan itunya?” ujarnya.

Menurut Eko, pendekatan tersebut justru tidak menyentuh persoalan utama. Sebagai korporasi, Persib tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang muncul dari masa sebelumnya.

Ia menilai pergantian orang di dalam organisasi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab institusi.

“Bukan mengatasi solusinya yang sekarang. Jadi seakan-akan sebagai sebuah organisasi, PT PBB itu enggan menyelesaikan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu,” katanya.

Eko kemudian memberikan gambaran sederhana mengenai hubungan antara klub dan mantan pelatih Persib, Robert Rene Alberts, yang disebut sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut.

Menurutnya, jika persoalan yang dituntut berkaitan dengan hak atau kewajiban klub, maka pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban tetaplah institusi Persib, bukan individu yang saat ini mengisi posisi tertentu di dalam manajemen.

“Walaupun alasannya zaman sekarang itu apa? Indikatornya orang-orangnya. Anggap orang-orangnya zaman sekarang. Kan pasti ada komunikasi,” ujarnya.

Eko menilai tidak masuk akal jika persoalan tersebut dianggap terputus hanya karena orang-orang yang berada di dalam manajemen Persib saat ini berbeda dengan mereka yang mengelola klub pada 2022.

“Tidak mungkin seorang Rene Alberts tidak menghubungi orang yang sekarang. Kan yang dia kejar menjelas haknya, uangnya. Jadi yang akan dia hubungi itu adalah korporasinya, Persib-nya,” katanya.

Karena itu, Eko menegaskan bahwa bagi pihak eksternal, Persib tetap dipandang sebagai satu institusi yang berkesinambungan.

“Jadi enggak ada lagi Persib tahun 2022 sama Persib tahun 2026,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap cara Persib membangun narasi mengenai sanksi FIFA. Menurut Eko, klub seharusnya lebih fokus menunjukkan bagaimana persoalan tersebut akan diselesaikan dan memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi.

Apalagi, sanksi FIFA kali ini muncul ketika Persib tengah mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Situasi tersebut berpotensi mengganggu kepercayaan publik apabila manajemen tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai penyelesaian persoalan tersebut.

Bagi Eko, klub sebesar Persib semestinya mampu menunjukkan tata kelola yang lebih kuat. Sebab, profesionalisme sebuah klub bukan hanya diukur dari performa di lapangan atau keberhasilan mendatangkan pemain, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan kewajiban dan persoalan administratif secara tuntas.

Dengan kata lain, persoalan lama tidak otomatis menjadi persoalan yang tidak lagi menjadi tanggung jawab klub.

Dan bagi Eko Maung, ketika sanksi FIFA kembali muncul, yang dinilai bukan lagi siapa yang membuat masalah pada 2022, melainkan bagaimana Persib pada 2026 menyelesaikannya.