Tapi bagi para pengamat dan ekonom, persoalannya bukan pada acuan itu. Mereka melihatnya pada kemampuan membayar. Pernah terjadi (tahun 2022) untuk membayar bunga dan denda saja harus cari utangan baru. Jukyar, nganjuk dulu baru bayar. Itu hanya bunga dan denda saja.
Menurut Faizal Basri, pemerintah terlalu berorientasi kepada pembangunan infra struktur. Kurang jeli pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Termasuk dana desa.
Terlalu banyak bansos dan BLT membuat rakyat tidak mandiri dan berada dalam kondisi ketergantungan terus.
ADVERTISEMENT
Seharusnya dana bansos, BLT dan dana desa diarahkan untuk membuat rakyat jadi produktif, bukan konsumtif. Krisis pangan salah satu indikasi bahwa rakyat tidak mandiri. Lalu cara mengatasi dengan food estate juga tidak berhasil. Buktinya kita mengimpor terus bahan pangan.
Yang kasihan pemerintah Prabowo Gibran. Katanya tahun pertama pemerintahannya (2025) harus menyediakan anggaran Rp.785 trilyuhn hanya untuk bayar bunga dan cicilan yang jatuh tempo.
Ini namanya enak di Joko, gak enak di Wowo atuh.- ***
KORAN MANDALA – Mengayuh becak selama berjam-jam bukan pekerjaan ringan, terlebih bagi pekerja yang usianya tak…
KORAN MANDALA – Kepedulian terhadap maraknya perundungan terhadap anak mendorong Kang Hertigol (52) seorang petugas…
KORAN MANDALA –Target Zero New Stunting atau nol kasus baru stunting di Kota Bandung menghadapi…
KORAN MANDALA –Krisis iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga semakin menekan kehidupan ekonomi masyarakat.…
KORAN MANDALA –Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 menjadi informasi yang banyak dicari siswa dan…
KORAN MANDALA –Harga emas Antam mengalami kenaikan pada Senin, 19 Oktober 2026. Pergerakan harga emas…