GATAL DI MANA, YANG DIGARUK DI MANA

   Oleh: Widi Garibaldi

Kendati pemerintahannya baru berusia “setahun jagung”, Presiden Prabowo baru-baru ini telah melakukan reshuffle kabinet lagi, untuk yang keempat kalinya. Reshuffle kabinet sebagai upaya menata ulang pemerintahan tentu saja merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Karena itu, upaya perombakan yang dilakukan oleh Presiden itu disambut dengan antusias oleh masyarakat. Maklum keadaan negara yang sedang dalam keadaan “tak baik-baik saja”, apalagi dalam menghadapi perang AS vs Iran yang berkepanjangan.

Harga minyak dunia yang melambung tinggi lebih dari US $ 100 per barel, menjadi penyebab utama semakin beratnya beban negara. Negara yang kaya raya dan dikenal sebagai negara pengekspor minyak ini, sejak tahun 2008 terpaksa harus mengimpor minyak dari banyak negara. Ya, dari Arab Saudi dan AS. Tak terkecuali dari Rusia. Bahkan dari negara-negara “kecil” di benua Afrika, seperti Gabon,Nigeria dan Angola. Sejak tahun 2008 itu. Indonesia terpaksa melepas keanggotaannya di OPEC karena bukan lagi sebagai negara pengekspor tetapi sebaliknya menjadi negara pengimpor minyak. Soalnya, akibat konsumsi BBM yang tinggi, tak kurang dari 60 % dari kebutuhan dalam negeri harus diimpor.

 “Tumpah” di jalan raya

Sejak 2008, pemerintah tak lagi sanggup mengimbangi semakin memuncaknya konsumsi BBM di dalam negeri. Jalan raya dibiarkan semakin dipenuhi kendaraan impor yang datang dari manca negara. Mulai dari Barat hingga ke Timur.Akan halnya mobil “made in Indonesia” hanya hilir mudik dalam angan-angan belaka. Karena di design mengutamakan kehidupan individu, jalan raya menjadi penuh sesak dengan kendaraan pribadi. Dapat dibayangkan berapa juta liter BBM setiap hari “tumpah” di jalan raya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan memanfaatkan bus-bus untuk publik yang seharusnya dirancang oleh Pemerintah.

Tidaklah mengherankan kalau APBN negara kita yang hanya Rp3.842, 7 T tak akan mampu memikul beban kenaikan harga BBM impor yang semakin “menggila” itu. Masalahnya, harga BBM impor dalam penentuan APBN hanya dirancang US $70. Ketekoran-ketekoran itu, berusaha ditutupi oleh Pemerintah dengan cara “ngutang” ke luar negeri. Hingga triwulan pertama tahun ini saja, utang kita sudah membengkak menjadi US $ 437,859,4 juta. Bayangkan kalau dikurs ke rupiah yang sudah jatuh lebih dari Rp17.000 per dollar AS.

Keadaan yang sudah rumit itu, akan semakin rumit manakala Pemerintah terus “kekeuh” akan melanjutkan janji-janjinya waktu kampanye tanpa menyesuaikannya dengan keadaan yang sudah genting. Pelaksanaan MBG misalnya, bukan pekerjaan asal-asalan. 335 triliun rupiah akan tersedot dari APBN. Belum lagi dengan pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang belum apa-apa sudah diributkan dengan berita impor 105.000 unit mobil dari India. Mudah-mudahan, negara ini dapat bertahan dan keluar dari kesulitan walau untuk menyambung hidupnya sudah “lebih besar pasak daripada tiang”.

Tidaklah mengherankan kalau masyarakat menghubungkan pelantikan 6 pejabat baru ketika reshuffle kabinet dilakukan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu itu sebagai usaha mendesak untuk mengatasi masalah-masalah parah yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Ternyata mereka kecele. Jangan salahkan kalau kemudian mereka menggerutu “ Gatal di mana. Yang digaruk di mana” ***