Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Istimewa)
KORAN MANDALA – Wakil Presiden (Wapres) yang mengundurkan diri dari jabatannya tetap berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup, selama pemberhentiannya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, menjelaskan, hak pensiun tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Efik, besaran uang pensiun yang diterima Wakil Presiden mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir. Perhitungannya tidak didasarkan pada lamanya seseorang menjabat sehingga tidak ada pengurangan secara proporsional meskipun masa jabatannya berlangsung singkat.
“Kalau berbicara mengenai hak pensiun, Wakil Presiden yang mengundurkan diri tetap berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup, sepanjang pemberhentiannya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Besarannya 100 persen dari gaji pokok terakhir,” ujar Efik saat dihubungi Koran Mandala, Kamis (12/11/2026).
Ia menerangkan, ketentuan tersebut merujuk pada Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Dalam aturan itu, masa jabatan tidak menjadi faktor penentu besaran uang pensiun Presiden maupun Wakil Presiden.
“Jadi, besaran pensiun itu tidak dihitung berdasarkan berapa lama seseorang menjabat. Tidak ada perhitungan secara proporsional seperti pejabat negara lainnya. Masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun karena yang menjadi dasar adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir,” katanya.
Efik menjelaskan, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok pejabat negara tertinggi selain Presiden dan Wakil Presiden. Jika dihitung secara nominal, nilainya berkisar Rp20,16 juta per bulan.
“Dengan ketentuan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden menjadi empat kali gaji pokok pejabat negara tertinggi selain Presiden dan Wakil Presiden. Kalau dihitung secara nominal, nilainya sekitar Rp20,16 juta per bulan. Jadi, 100 persen dari gaji pokok terakhir itulah yang menjadi dasar pembayaran uang pensiun pokok setiap bulannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Efik menegaskan, ketentuan pensiun tersebut juga berlaku apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Menurutnya, pengunduran diri tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan setelah seseorang berhenti dari jabatannya.
“Kalau pengunduran dirinya atas permintaan sendiri, ketentuan pensiun 100 persen itu tetap berlaku. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat,” jelasnya.
Meski demikian, terdapat pengecualian apabila pemberhentian tersebut dinyatakan tidak dengan hormat melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kecuali jika ada Ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tersebut merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi, sepanjang tidak ada ketetapan seperti itu, pemberhentiannya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun tetap berlaku,” tuturnya.