Pakar Unisba: Perda OPSM Tak Bisa Serta-merta Memuat Sanksi Pidana

KORANMANDALA.COM – Guru Besar Ilmu Hukum Pidana  Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba). Edi Setiadi menegaskan bahwa rencana Peraturan Daerah (Perda) tentang Orientasi Perilaku Seksual Menyimpang (OPSM) tidak dapat serta-merta memuat ketentuan pidana.
‎
‎Menurut Edi, setiap perda yang mengatur sanksi pidana harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
‎
‎”Sebuah perda yang ingin memasukkan sanksi pidana harus merujuk pada KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Ujar Edi saat dihubungi koran Mandala Kamis (2/7/2026)
‎
‎Mantan Rektor Unisba itu menyebutkan KUHP baru membawa perubahan filosofi dalam sistem pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada hukuman badan atau pidana penjara sebagai pilihan utama.
‎
‎”Filosofi KUHP baru tidak lagi menjadikan hukuman badan sebagai primadona dalam pemidanaan,” katanya.
‎
‎Edi menambahkan, KUHP juga menekankan bahwa apabila suatu pelanggaran telah dapat diselesaikan melalui sanksi administratif, maka penerapan pidana sebaiknya tidak digunakan.
‎
‎”KUHP baru menegaskan bahwa sepanjang sudah ada sanksi administratif, maka sanksi pidana harus diabaikan,” jelasnya.
‎
‎Namun, apabila pemberian sanksi pidana dinilai tetap diperlukan, ia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan bentuk pidana yang lebih proporsional, seperti kerja sosial.
‎
‎”Kalaupun terpaksa harus memberikan sanksi pidana, maka terapkanlah sanksi kerja sosial, bukan hukuman badan atau kurungan,”Pungkasnya
‎