Tingginya PHK Dinilai Jadi Sinyal Kondisi Ekonomi Jawa Barat Memburuk

KORANMANDALA.COM – Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky, menilai tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi daerah yang sedang tidak baik. Menurutnya, persoalan tersebut dapat berdampak luas, termasuk meningkatkan potensi tindak kriminal apabila tidak segera diatasi.
‎
‎Deni mengatakan, penurunan kesejahteraan masyarakat akibat tekanan ekonomi dapat memicu berbagai persoalan sosial. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kriminal.
‎
‎”Ketika terjadi penurunan kesejahteraan, terutama dari sisi ekonomi, dampaknya akan sangat luas, salah satunya terhadap meningkatnya potensi kriminalitas. Namun, apa pun alasannya, tindakan kriminal tetap tidak bisa dibenarkan,” ujar Deni saat dihubungi Koran Mandala Jum’at (7/8/2026)
‎
‎Ia mencontohkan maraknya kasus begal yang belakangan menjadi perhatian di Jawa Barat. Menurutnya, terlepas dari asal pelaku, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat.
‎
‎”Jangan sampai kita hanya mengatakan pelakunya berasal dari luar daerah lalu menganggap itu bukan tanggung jawab kita. Bagaimanapun, ancamannya dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, sehingga pemerintah tetap harus hadir memberikan solusi,” katanya.
‎
‎Deni menilai tingginya angka PHK di Jawa Barat perlu menjadi perhatian serius. Ia menjelaskan, kehilangan pekerjaan dapat membuat sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang berat, sehingga pemerintah harus memperkuat upaya penciptaan lapangan kerja.
‎
‎”Sekarang Jawa Barat menjadi daerah dengan angka PHK yang tinggi. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuka lapangan kerja agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan,” ucapnya.
‎
‎Selain itu, Deni juga mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Jawa Barat, tengah memasuki periode bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi persoalan apabila tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
‎
‎”Mayoritas penduduk kita saat ini berada di usia produktif. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyambut kondisi tersebut? Jangan sampai usia produktif yang besar justru menjadi kelompok yang rentan karena minimnya kesempatan kerja,” jelasnya.
‎
‎Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus memberikan klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang muncul, tetapi juga menghadirkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Jangan hanya saling menyalahkan atau sekadar memberikan klarifikasi. Yang paling penting adalah menghadirkan solusi nyata agar persoalan ekonomi ini bisa diatasi dan masyarakat mendapatkan kepastian pekerjaan serta kesejahteraan,” pungkasnya.
‎