KORANMANDALA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen pada tahun 2026. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 5,2 persen. Optimisme ini didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi Jawa Barat yang dinilai masih cukup solid.
Dosen sekaligus pengamat ekonomi Universitas Islam Nusantara (Uninus), Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, menilai target tersebut masih realistis, meskipun proyeksi Bank Indonesia Jawa Barat memperkirakan pertumbuhan ekonomi daerah ini berada pada rentang 4,9 hingga 5,7 persen.
Menurut Rizaldy, Jawa Barat memiliki sejumlah modal utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2025 tercatat melampaui angka nasional, yakni sebesar 5,20 persen.
Kejari Bandung Tegaskan Gugatan Praperadilan Erwin Tak Berdasar, Tiga Poin Disoroti
“Selain itu, kinerja ekspor Jawa Barat masih menunjukkan tren positif, meskipun dibayangi dinamika dan ketidakpastian ekonomi global,” ujar Rizaldy
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan realisasi investasi juga menjadi faktor pendukung penting. Sejumlah proyek strategis, seperti Bandara Kertajati, pembangunan jalan tol, serta peningkatan konektivitas logistik, dinilai mampu memperkuat aktivitas produksi dan distribusi ekonomi.
Rizaldy juga menyoroti peran industri manufaktur yang menyumbang hampir 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat dan masih menjadi motor utama pertumbuhan. Di sisi lain, realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
Namun demikian, ia mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Ketergantungan Jawa Barat terhadap pasar global membuat sektor ekspor rentan terhadap perlambatan ekonomi dunia. Selain itu, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor manufaktur menuntut penguatan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa agar pertumbuhan lebih seimbang.
Risiko regional seperti bencana alam, serta kebijakan fiskal nasional yang cenderung ketat, juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memengaruhi iklim investasi.
“Untuk mencapai pertumbuhan hingga 6 persen, investasi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi rumah tangga,” jelas Rizaldy.
Ia mencatat, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Jawa Barat masih berada di kisaran 55 persen. Oleh karena itu, penguatan daya beli masyarakat, UMKM, dan sektor jasa menjadi kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Pandangan senada disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi. Ia menilai prospek ekonomi Jawa Barat pada 2026 masih cukup positif, seiring inflasi yang relatif terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, inflasi year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,15.
“Jika pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi tetap stabil, maka kebijakan penetapan upah ke depan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja,” ujar Acuviarta.
Pada triwulan III 2025, perekonomian Jawa Barat yang diukur melalui PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp759,80 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp461,90 triliun. Secara tahunan, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi produksi, sektor jasa perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 16,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 5,27 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan tahunan, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dari sisi produksi sebesar 1,35 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar dengan andil 2,91 persen.
Acuviarta memperkirakan kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh berbagai kebijakan akhir tahun, termasuk percepatan proyek infrastruktur.
Meski demikian, ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal pemerataan investasi. Menurutnya, investasi tidak seharusnya hanya terpusat di wilayah utara seperti Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, dan Bandung Raya.
“Wilayah Jawa Barat bagian selatan juga perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur,” katanya.
Selain pemerataan investasi, Acuviarta menilai stimulus kebijakan bagi sektor usaha, terutama industri, masih belum optimal. Ia menyoroti belum adanya kebijakan spesifik untuk melindungi sektor industri tertentu, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).
“Ke depan, pemerintah daerah perlu lebih serius menyiapkan kebijakan konkret untuk menjaga keberlangsungan sektor industri strategis,” pungkasnya.
