Sekda Jabar Herman Suryatman (Sarah/Koran Mandala)
KORAN MANDALA –Ambisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghapus Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menghadapi pekerjaan besar. Hingga 8 Oktober 2026, jumlah anak yang masuk kategori ATS di Jawa Barat tercatat mencapai 508.615 orang.
Angka tersebut menunjukkan persoalan akses pendidikan masih membayangi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu.
Data Dinas Pendidikan Jawa Barat yang merujuk pada dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, jumlah ATS tersebut tersebar pada jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Meski mengalami penurunan, ratusan ribu anak masih belum tersentuh layanan pendidikan.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Bandung Jangan Berhenti Jadi Seremonial
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Komalasari, menyebut jumlah ATS telah berkurang 138.989 anak atau sekitar 21,46 persen dibandingkan angka awal yang berada di kisaran 647 ribu anak.
Artinya, upaya penanganan ATS memang menunjukkan perkembangan. Namun, dengan masih tersisanya lebih dari setengah juta anak, target Jawa Barat mencapai kondisi nol ATS pada 2029 membutuhkan kerja yang jauh lebih terukur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, pemerintah daerah menargetkan tidak ada lagi anak yang tidak mengenyam pendidikan, baik karena belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Mereka diminta mengawal pendataan dan penanganan ATS di wilayah masing-masing.
Herman menilai persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan harus terlibat karena lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman, tetapi superteam,” ujarnya.
Persoalan ATS juga tercermin dalam indikator partisipasi pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Barat pada 2025 untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,50 persen. Pada kelompok usia 13-15 tahun sebesar 96,58 persen.
Namun, ketika memasuki kelompok usia 16-18 tahun, angka tersebut turun menjadi 75,80 persen.
Artinya, sekitar 24,20 persen penduduk usia 16-18 tahun di Jawa Barat tidak tercatat sedang bersekolah. Angka ini merupakan gambaran partisipasi sekolah, bukan jumlah resmi ATS, tetapi memperlihatkan tantangan keberlanjutan pendidikan pada usia SMA/SMK masih cukup besar.
Meski demikian, terdapat perbaikan dibandingkan 2024. APS kelompok usia 16-18 tahun naik dari 71,15 persen menjadi 75,80 persen atau meningkat 4,65 poin persentase.
Data tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi kelompok usia pendidikan, semakin besar tantangan untuk mempertahankan anak agar tetap bersekolah.
Herman mengakui, faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi. Tidak sedikit anak yang memilih membantu orang tua berdagang atau bekerja sehingga meninggalkan pendidikan.
Menurutnya, alasan ekonomi tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Karena itu, Dinas Pendidikan bersama aparatur kewilayahan dan relawan diminta turun langsung memberikan edukasi kepada keluarga.
“Pak, anak ini membantu orang tuanya, dia memilih tidak sekolah. Tidak ada apa-apa, tetapi tetap anak ini harus sekolah. Edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa, kecamatan, relawan turun untuk mengedukasi. Saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” katanya.
Selain pendataan dan pendekatan kepada keluarga, persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian Pemprov Jabar. Herman berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait konsisten memberikan pendampingan, termasuk dukungan anggaran untuk mempercepat pengentasan ATS.
Meski demikian, Pemprov Jabar menyatakan akan tetap mengupayakan penanganan melalui optimalisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami mohon kementerian konsisten mendampingi. Perkara nanti di perjalanan ada APBN, alhamdulillah. Ada atau tidak ada, the show must go on, kita harus upayakan. Tetapi minimal untuk BOS-nya ada, tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.
Herman menyebut anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat diarahkan kembali ke jalur pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga program Sekolah Rakyat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pengentasan ATS menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah tidak ingin anak-anak dan generasi muda kehilangan kesempatan menjadi produktif hanya karena tidak memperoleh pendidikan.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.
Dengan jumlah ATS yang masih mencapai 508.615 anak, tantangan Pemprov Jabar bukan hanya menurunkan angka tersebut, tetapi memastikan setiap anak benar-benar kembali mengakses pendidikan dan tidak kembali putus sekolah.
Target Zero ATS 2029 pada akhirnya akan diuji oleh seberapa banyak anak yang berhasil diselamatkan dari ketertinggalan pendidikan.