Koran Mandala -Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat dengan menyiapkan program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Aula Tampomas, Kamis (8/5/2025), dan dihadiri Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, Sekda Tuti Ruswati, para kepala SKPD, camat, serta perwakilan Apdesi.
Sekda Tuti Ruswati menyampaikan bahwa Sumedang dipilih sebagai pilot project oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelatihan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak berkategori khusus. Program ini akan dimulai Jumat 9 Mei 2025 di Makodim Sumedang dan melibatkan 40 siswa SMP dari berbagai latar belakang seperti binaan Polres, Rumah Aman, serta siswa mandiri.
Sekolah Rakyat, Sarana Pendidikan Gratis bagi Anak dari Keluarga Miskin
“Program ini tidak hanya menyasar anak, tapi juga melibatkan orang tua dalam sesi parenting. Ini pendekatan holistik untuk membentuk generasi unggul,” ujar Tuti.
Selain program karakter, Pemkab juga sedang menyiapkan lima titik SPPG untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), masing-masing di wilayah Jatigede, Tomo, Pamulihan, dan Tanjungsari, dengan target 3.000 anak per lokasi.
“Jangan sampai hanya anak-anak di kota yang bisa menikmati program ini. Pemerataan menjadi kunci,” tegas Tuti.
Pada rakor tersebut, juga disampaikan bahwa Sumedang akan menjadi lokasi percobaan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan akan dimulai pada Juni 2025 dengan enam rombongan belajar—dua SMP dan empat SMA—yang untuk sementara akan berlokasi di Balai Latihan Kerja.
Wakil Bupati Fajar Aldila menekankan bahwa penguatan karakter generasi muda dan kemandirian fiskal daerah harus berjalan beriringan. Ia juga menyerukan penguatan layanan KB untuk menekan angka pernikahan dini, serta pentingnya penanganan serius terhadap persoalan sampah.
“Saya akan kerja sama dengan Kalapas. Siapa yang buang sampah sembarangan, akan langsung dibina. CCTV pun akan kami pasang di titik rawan,” tegas Fajar.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai solusi ekonomi alternatif untuk desa. Koperasi ini didorong untuk menekan praktik rentenir seperti bank emok.
“Kalau ada ide ekonomi dari desa, langsung kirimkan RAB-nya. Kami siap bantu dengan akta notaris dan pengawasan,” tandasnya.
Rakor diakhiri dengan pembahasan relokasi warga terdampak longsor di Cisarua. Pemkab bekerja sama dengan BNPB dan Dinas Perkimtan dalam mendesain hunian sementara (huntara) untuk korban
