KoranMandala.com -Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan hampir 38% lebih APBD untuk sektor pendidikan, dengan Rp 6 triliun di antaranya digunakan untuk gaji dan operasional guru. Namun, kualitas pendidikan masih menjadi sorotan, ditandai dengan rendahnya peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA)—peringkat 72 dari 77 negara dalam aspek literasi, matematika, dan sains.
Lebih mengejutkan, riset dari Richard Lynn dan David Becker dalam The Intelligence of Nations menunjukkan bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia hanya 78,49, kalah dari Myanmar dan Kamboja. Bahkan, pengamat seperti Rocky Gerung menyebut angka itu hanya sedikit lebih tinggi dari IQ simpanse.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa anggaran pendidikan yang besar tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia? Apakah permasalahannya terletak pada DNA jongkok atau kebijakan jongkok?
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Mumtamah, menilai anggaran pendidikan masih belum mencukupi untuk mendukung sistem pendidikan yang ideal. Menurutnya, dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa dan sekitar 1,9 juta siswa SMA setiap tahun, anggaran yang besar tetap terasa kurang.
“Apalagi kalau sudah disebut sekolah gratis, tentu masyarakat menginginkan pendidikan benar-benar tanpa biaya. Kalau gratis, anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar,” ujar Siti kepada wartawan di Bandung beberapa waktu lalu.
Agar tak menganggu alokasi anggaran untuk bidang lain, ia mengusulkan agar siswa SMA dan SMK membayar SPP sebesar Rp 100 ribu per bulan. Menurutnya, biaya tersebut masih terjangkau dan dapat dianggap sebagai investasi masa depan.
“Beli pulsa Rp 100 ribu bisa, masa bayar SPP untuk investasi pendidikan tidak bisa? Dengan pendidikan yang baik, anak-anak bisa memiliki skill dan kesadaran yang lebih tinggi,” katanya.
Selain itu, Siti menyoroti kurangnya partisipasi siswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik. Ia menilai, pengembangan minat dan bakat masih belum optimal di sekolah-sekolah Jawa Barat.
Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau.
