Ilustrasi-Keluarga (Frefik)
KORAN MANDALA – Alokasi anggaran untuk peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Jawa Barat pada 2027 hanya sebesar Rp12,5 juta. Anggaran tersebut menjadi sorotan karena harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas sekitar 15 juta keluarga di Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menilai alokasi tersebut sangat minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan penguatan keluarga yang menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah.
“Rp12,5 juta untuk anggaran 15 juta keluarga. Coba bayangkan, jadi per keluarga dapat serupiah. Cukup enggak kira-kira?” ujar Siti Muntamah, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, anggaran untuk program Indeks Kualitas Keluarga pada tahun sebelumnya juga sudah tergolong kecil. Namun, dalam perencanaan 2027, alokasi tersebut justru semakin menyusut.
“Anggaran yang kemarin saja sudah kecil, tapi sekarang lebih kecil lagi dan tidak manusiawi. Masa Rp12,5 juta per tahun,” tegasnya.
Siti mengatakan, peningkatan kualitas keluarga tidak cukup hanya menjadi program yang tertuang dalam perencanaan pemerintah. Diperlukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai program penguatan keluarga berjalan di setiap kabupaten dan kota.
Salah satu yang perlu dipantau, kata dia, yakni keberadaan sekolah ayah, sekolah ibu, hingga sekolah parenting di daerah.
“Harus melakukan monev. Kota-kota mana yang sudah punya sekolah ayah, kota-kota mana yang punya sekolah ibu, sekolah parenting, kan dicek. Yang belum punya apa, kenapa kendalanya?” katanya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui daerah yang sudah menjalankan program penguatan keluarga maupun wilayah yang masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan, upaya peningkatan kualitas keluarga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta lebih serius menempatkan Indeks Kualitas Keluarga sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan pembangunan pada 2027.