Ilustrasi Vape (Istimewa)
KORAN MANDALA – Wacana penerbitan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape mendapat tanggapan dari pelaku usaha di Kabupaten Garut.
Mereka berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tanpa terlebih dahulu membuka ruang dialog dengan para pelaku industri vape.
Salah seorang vaporista di Kabupaten Garut, ADN (44), mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang memahami industri rokok elektrik.
Menurutnya, persoalan penyalahgunaan vape dengan mencampurkan zat narkotika ke dalam liquid perlu ditangani secara tepat tanpa serta-merta menyamaratakan seluruh produk dan pelaku usaha.
“Saya sebagai konsumen mengharapkan pemerintah mengkaji ulang dan membuka ruang dialog dengan para petinggi vape. Sepengetahuan saya, fatwa tersebut muncul atas dasar pandangan satu pihak, sementara menurut saya kajiannya belum maksimal,” ungkap ADN.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak apabila pemerintah ingin memperketat regulasi peredaran vape. Namun, kebijakan tersebut diharapkan lebih mengedepankan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan produk dibandingkan penutupan toko secara menyeluruh.
“Harapan saya, dibuka ruang dialog dan dikaji ulang. Kami pun bukan menolak regulasi, justru sangat terbuka. Lebih baik regulasinya diperketat dan diterapkan secara tegas daripada langsung melakukan penutupan,” katanya.
ADN juga mempertanyakan efektivitas penutupan toko vape apabila tidak dibarengi dengan penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran liquid mengandung narkotika.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut perlu menyasar pelaku penyalahgunaan, bukan hanya membatasi industri vape yang selama ini menjalankan kegiatan usaha secara legal.
“Kalau dari sudut pandang saya sebagai orang awam, mengapa yang justru dibatasi adalah industrinya, bukan pelakunya? Kalau boleh bertanya, terlepas dari kebijakan pemerintah, apakah bisa dijamin bahwa penutupan toko vape akan menghentikan peredaran narkotika?” lanjutnya.
Ia kemudian menyinggung dugaan peredaran liquid vape mengandung narkotika yang menurut informasi diketahuinya ditemukan tanpa dilengkapi pita cukai.
ADN mengaku mendapatkan informasi mengenai perbedaan produk tersebut dari keterangan yang menurutnya pernah disampaikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai.
“Sebagai ilustrasi, seperti polemik yang terjadi kemarin terkait vape narkoba. Ternyata pihak BNN dan Bea Cukai sendiri sudah menyampaikan bahwa produk yang berpita cukai dan umumnya dijual di toko offline didominasi produk berpita cukai. Sementara produk yang diduga mengandung unsur narkotika ditemukan tanpa label cukai,” tambahnya.
Di sisi lain, ADN mengatakan pihaknya telah menerapkan pembatasan usia bagi konsumen yang membeli produk vape secara langsung di toko. Konsumen yang dilayani minimal berusia 21 tahun.
Untuk memastikan usia pembeli, pihaknya juga meminta kartu identitas apabila merasa ragu terhadap usia seseorang yang datang ke toko.
“Usia konsumen yang datang secara khusus memang 21 tahun ke atas. Untuk memvalidasi, terkadang kita tidak bisa memastikan usia seseorang hanya dari penampilan atau postur tubuh. Kalau saya sebagai vaporista merasa ragu, pasti akan meminta identitas berupa KTP,” tandasnya.