Karyawan toko vape di Cimahi meminta pemerintah bersikap adil menyikapi fatwa haram MUI dan tidak tebang pilih terhadap pelaku usaha rokok elektrik. (Sarah/Koran Mandala)
KORAN MANDALA Rencana penerbitan fatwa haram terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape masih menunggu hasil kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat.
Wacana tersebut mencuat menyusul dugaan penyalahgunaan vape dengan mencampurkan zat narkotika ke dalam cairan atau liquid.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penggunaan rokok elektrik semakin digandrungi, terutama oleh kalangan anak muda.
Salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Garut, KH Aceng Anwar, mengatakan pihaknya mendukung rencana penerbitan fatwa tersebut. Namun, MUI Garut masih menunggu keputusan resmi dari pengurus pusat.
“Saat nanti mengeluarkan fatwa, kita tunggu saja dari pusat. Soal dukung-mendukungnya, nanti kita menunggu MOU dari pusat, fatwanya seperti apa. Kita dukung fatwa itu,” kata KH Aceng Anwar, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Aceng, penerbitan fatwa merupakan kewenangan MUI pusat melalui kajian para pimpinan. Setelah diterbitkan, fatwa tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada MUI di daerah untuk ditindaklanjuti.
“Itu merupakan kajian para pimpinan pusat. Kalau produk fatwa memang wilayahnya di MUI pusat. Nanti produk fatwa disosialisasikan ke MUI-MUI di daerah untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Secara pribadi, Aceng menilai langkah Kapolri yang meminta MUI mengeluarkan fatwa terkait vape merupakan hal positif. Terlebih, rokok elektrik tersebut diduga mulai disalahgunakan dengan mencampurkan zat terlarang ke dalam liquid.
“Kalau saya secara pribadi dari pengurus, bagus-bagus saja Kapolri meminta fatwa ke MUI. Fatwa haram tentang vape yang memang terindikasi sering disalahgunakan,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan penetapan hukum haram tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai kandungan zat dalam cairan vape sebelum menentukan hukum penggunaannya.
Ia menjelaskan, pencampuran zat terlarang ke dalam suatu produk, baik vape maupun produk lainnya, tentu menjadi persoalan. Namun, apabila tidak ditemukan unsur yang dilarang, penetapan hukum haram perlu memiliki dasar syariat yang jelas.
“Saya kira kalau zat-zat terlarang dimasukkan ke vape atau ke apa pun akan menjadi masalah. Jadi, kalau vape itu diharamkan karena ada zat terlarang, saya kira kalau tidak ada unsur itu, tidak ada alasan syar’i untuk jatuhnya hukum haram,” tuturnya.
Karena itu, Aceng menyambut baik langkah Kapolri yang meminta MUI memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum penggunaan vape.
“Jadi, kalau Kapolri meminta fatwa agar ada kejelasan kedudukan vape, saya kira bagus-bagus saja,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa MUI Kabupaten Garut masih menunggu hasil kajian dan keputusan resmi dari MUI pusat. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting sebelum sebuah fatwa ditetapkan.
“Kami menunggu. Kami ingin mengeluarkan fatwa harus jelas. Kalau memang mengandung yang diharamkan, pasti akan keluar fatwa. Tapi kami tidak bisa begitu saja langsung menyatakan haram sebelum ada data yang riil yang menjelaskan bahwa itu mengandung zat haram,” pungkasnya.