RI Negara Hukum
KORAN MANDALA – Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus hak untuk memperoleh fasilitas dari negara. Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat tetap berhak mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari rumah kediaman hingga kendaraan dinas.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, menjelaskan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah hak administratif yang tetap diberikan kepada mantan Wakil Presiden setelah pemberhentian dengan hormat.
“Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk karena mengundurkan diri, tetap memiliki hak atas sejumlah fasilitas dari negara,” ujar Efik saat dihubungi koran Mandala. Kamis (12/11/2026)
Hak fasilitas tersebut di antaranya berupa rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Selain itu, mantan Wakil Presiden tetap memperoleh pembiayaan kebutuhan rumah tangga, seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
“Jadi, fasilitas yang diberikan negara bukan hanya berupa rumah kediaman. Ada juga kendaraan beserta pengemudinya serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden dan keluarganya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ketentuan mengenai waktu pemberian hak tersebut juga diatur dalam Pasal 9. Pemberian pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghilangkan hak administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang pemberhentiannya memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat