Vape Diharamkan MUI, Karyawan Toko VapeRoom Minta Pemerintah Tak Tebang Pilih

KORAN MANDALA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik atau vape menuai tanggapan dari pekerja industri Vape.

Salah satunya Ihsan (29), karyawan VapeRoom Store di Jl Kolonel MasturiCimahi, yang meminta pemerintah bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam menerapkan kebijakan.

Ihsan mengaku telah mengetahui informasi mengenai fatwa tersebut yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, ia mengaku bingung dengan pertimbangan yang mendasari penetapan hukum haram terhadap rokok elektrik.

Menurutnya, jika vape dinyatakan haram, perlu ada penjelasan mengenai dasar penetapannya. Ia juga menilai pemerintah dan pihak terkait perlu menerapkan kebijakan secara adil terhadap berbagai jenis usaha lainnya.

“Kalau mau diharamkan, berarti seperti rokok, penjual minuman miras, klub malam, setidaknya secara kasarnya bisa dibilang haram juga dong,” ujar Ihsan saat ditemui di VapeRoom Store, Selasa (10/11/2026)

Meski demikian, Ihsan mengatakan, kemunculan isu fatwa tersebut belum berdampak langsung terhadap aktivitas penjualan di toko tempatnya bekerja.

Ia menyebut belum ada konsumen yang secara khusus mempertanyakan keputusan MUI tersebut. Aktivitas penjualan pun masih berjalan seperti biasa.

“Kalau dari segi penjualan atau konsumen, sejauh ini belum ada yang bertanya seputar itu. Sekarang masih baik-baik saja,” katanya.

Ihsan mengaku belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan.

Menurutnya, dampak fatwa kemungkinan baru terlihat setelah semakin banyak masyarakat mengetahui informasi tersebut melalui media sosial.

“Mungkin bisa diliat efeknya minggu depan, saya juga enggak tahu. Biasanya orang ramai mengetahui informasi dari media sosial. Kalau hari ini, konsumen masih aman-aman saja,” ucapnya.

Terkait langkah yang akan diambil toko, Ihsan mengaku belum membicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan pemilik usaha. Sebagai karyawan, ia masih menunggu arahan dari owner mengenai kebijakan maupun langkah yang perlu dilakukan ke depan.

“Kalau dengan owner belum. Sepertinya owner juga sudah tahu bagaimana situasinya. Cuma kalau karyawan, ya menunggu instruksi dari owner saja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ihsan berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar pengharaman vape. Menurutnya, alasan serta kandungan yang menjadi pertimbangan penetapan hukum tersebut perlu dibuktikan dan dijelaskan kepada masyarakat.

“Buktikan dulu vape itu haramnya di mana. Kalau dibandingkan dari sisi kesehatan, memang enggak sehat, mau rokok ataupun vape. Cuma, ya, buktikan dulu haramnya di mana,” katanya.

Karena itu, Ihsan meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil kebijakan dan tidak membeda-bedakan pelaku usaha.

“Lebih baik pemerintah lebih bijak lagi. Harus sama rata, jangan tebang pilih. Semua harus adil,” tegasnya.

Ihsan berharap kondisi industri vape ke depan tetap kondusif sehingga para pekerja maupun pelaku usaha tidak ikut terdampak oleh kebijakan yang diterapkan.

“Harapannya industri Vape bisa baik baik saja” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

Dalam keputusan tersebut, MUI menyatakan bahwa seluruh rantai aktivitas rokok elektrik, mulai dari penggunaan, produksi hingga perdagangan, dihukumi haram.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam, dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (10/11/2026).