KORAN MANDALA –Harapan sekitar 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu belum menemui kepastian.
Hingga kini, Pemkot Bandung belum menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan status tersebut karena masih menunggu skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat nasib ribuan pegawai tersebut masih bergantung pada kejelasan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Bandung belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum mekanisme pengangkatan dan pembiayaannya ditetapkan.
Java United Hentikan Tren Positif Persib, Maung Bandung Tumbang 1-2
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, pelaksanaannya harus menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan mengungkapkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Dengan jumlah tersebut, kepastian skema pembiayaan menjadi persoalan penting sebelum pemerintah daerah mengambil kebijakan peningkatan status kepegawaian.
Bahkan, ketika ditanya apakah Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut, Farhan secara terbuka menyatakan belum ada alokasi khusus.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Meski belum menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan status, Farhan memastikan Pemkot Bandung tetap mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
Pemkot Bandung, lanjut dia, akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat setelah aturan teknis dan mekanisme pembiayaan ditetapkan.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.
Dengan demikian, kepastian perubahan status bagi sekitar 7.000 PPPK paruh waktu di Kota Bandung belum bisa dipastikan. Selain menunggu keputusan pemerintah pusat, kemampuan fiskal daerah juga menjadi faktor yang akan menentukan langkah Pemkot Bandung selanjutnya.