Video Dugaan Penganiayaan Personel SPPI Viral, Pengawasan Internal Dipertanyakan

KORAN MANDALA – Rekaman video yang memperlihatkan seorang pria dicambuk berulang kali menggunakan benda menyerupai selang di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jalan Destarata IV, Tegal Gundil, Bogor Utara, memunculkan sorotan terhadap perilaku personel yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa yang terjadi pada 14 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00 WIB itu diduga melibatkan dua personel Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Kabupaten Purwakarta. Salah satu pihak diduga melakukan penganiayaan terhadap pihak lainnya.

Berdasarkan pengecekan kepolisian, pria yang diduga melakukan penganiayaan merupakan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta, sedangkan korban merupakan salah satu Kepala SPPG di wilayah yang sama.

Purwakarta Aktifkan Kembali Ronda Malam dan Jam Malam Pelajar

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, korban terlihat menunduk hingga tiarap saat benda menyerupai selang beberapa kali diarahkan ke tubuhnya. Korban juga tampak menggeliat dan mengerang kesakitan.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam, membenarkan identitas kedua pihak berdasarkan hasil pengecekan kepolisian.

“Diduga pelaku penganiayaan adalah Koordinator Wilayah Purwakarta dan korban adalah salah satu Kepala SPPG Purwakarta,” ujar Imam, Sabtu (17/10/2026).

Penyebab Perselisihan Belum Terungkap

Kepala KPPG Bogor, Haidir, membenarkan adanya perselisihan di area samping kantor. Saat kejadian, ia bersama Kepala Subbagian Tata Usaha sedang menerima tamu di dalam ruangan.

Mendengar teriakan dari luar, Haidir dan rekannya kemudian mendatangi lokasi untuk melerai kedua pihak.

Menurut Haidir, penyebab pertikaian belum diketahui secara pasti. Ia masih perlu mendalami apakah perselisihan tersebut berkaitan dengan pekerjaan atau persoalan pribadi.

“Kami langsung memanggil ke dalam ruangan dan memberi teguran keras kepada keduanya. Segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan di mana pun, termasuk di kantor KPPG,” ujar Haidir.

Haidir menyebut kedua personel telah berdamai dan saling memaafkan sebelum meninggalkan kantor. Namun, perdamaian tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai pemicu konflik maupun penanganan terhadap dugaan kekerasan yang terekam dalam video.

Belum adanya laporan resmi kepada kepolisian juga membuat perkembangan penanganan kasus ini perlu dicermati. Hingga Sabtu (17/10/2026), polisi menyatakan belum menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut.

Perdamaian Tak Cukup Menjawab Persoalan

Kasus ini tidak hanya menyangkut perselisihan antara dua individu. Keterlibatan koordinator wilayah dan kepala SPPG membuat insiden tersebut turut menyoroti standar perilaku, pengawasan, serta mekanisme penanganan pelanggaran di lingkungan pelaksana program MBG.

Kepala SPPG memiliki tanggung jawab dalam operasional pelayanan pemenuhan gizi, termasuk pengelolaan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Sementara itu, posisi koordinator wilayah berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program di daerah.

Karena itu, dugaan kekerasan yang melibatkan personel pada posisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan internal dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian secara damai antara kedua pihak tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah evaluasi internal telah dilakukan atau apakah terdapat langkah administratif yang akan diambil. Hal tersebut perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.

Selain itu, penyebab perselisihan, kondisi korban setelah kejadian, serta kemungkinan tindak lanjut dari pihak pengelola program masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hingga kini, polisi menyatakan belum menerima laporan resmi. Belum ada pula keterangan mengenai keputusan atau sanksi terhadap kedua personel terkait.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program pelayanan publik tidak hanya menuntut pencapaian target kerja, tetapi juga kepatuhan terhadap standar perilaku dan tanggung jawab profesional. Transparansi penanganan insiden menjadi penting agar persoalan serupa tidak berhenti pada perdamaian antarpihak tanpa kejelasan mengenai evaluasi dan pertanggungjawaban institusi.