KORAN MANDALA – Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (Pengkab PBSI) Purwakarta buka suara terkait polemik pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
PBSI menyebut pendapatan dari retribusi penggunaan gedung selama ini dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan atlet, biaya operasional, hingga perawatan fasilitas.
Ketua PBSI Purwakarta, Gugun Gunadi, membenarkan bahwa GOR bulu tangkis tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun, ia meluruskan informasi mengenai instansi yang menaungi aset tersebut.
Menurut Gugun, GOR berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud), bukan Dinas Pendidikan (Disdik) seperti yang menjadi sorotan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta.
“Benar ini aset Pemkab, namun bukan di bawah Disdik Purwakarta, melainkan aset di bawah naungan Disporaparbud,” ujar Gugun, Kamis (15/10/2026).
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah anggota Banggar DPRD Purwakarta mempertanyakan pembagian kewenangan pengelolaan GOR, dasar hukum pengoperasiannya, hingga pertanggungjawaban penerimaan dari pemanfaatan fasilitas olahraga milik daerah itu.
Menanggapi sorotan mengenai aliran dana, Gugun menjelaskan bahwa pendapatan dari retribusi penggunaan GOR berasal dari klub-klub bulu tangkis lokal. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan kegiatan olahraga.
“Hasil dari retribusi digunakan sepenuhnya untuk pembinaan atlet, biaya operasional, serta perawatan GOR,” tegasnya.
Meski demikian, persoalan administrasi pengelolaan GOR masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Gugun mengakui, pihaknya tidak mengetahui secara utuh dokumen historis yang menjelaskan mekanisme awal penyerahan maupun dasar legalitas pemanfaatan gedung tersebut.
Ia menyebut penggunaan GOR oleh PBSI telah berlangsung sejak kepengurusan terdahulu. Kondisi itu membuat pengurus saat ini tidak sepenuhnya mengetahui riwayat administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.
“Kami tidak mengetahui secara utuh administrasinya seperti apa, karena gedung ini telah dikelola oleh PB PBSI dari masa ke masa,” pungkas Gugun.
Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Purwakarta menyoroti kejelasan tata kelola GOR, terutama terkait dasar hukum pengelolaan dan transparansi penerimaan dari pemanfaatan aset daerah.
DPRD juga meminta pemerintah menelusuri pencatatan serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan dari operasional gedung tersebut.
Dengan adanya klarifikasi dari PBSI, penelusuran administrasi dan legalitas pengelolaan GOR masih diperlukan untuk memastikan pemanfaatan aset milik Pemkab Purwakarta berjalan sesuai ketentuan. Kejelasan tersebut juga penting agar penerimaan dari penggunaan fasilitas olahraga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
