KORAN MANDALA – Kejelasan aliran dana dari pemanfaatan Gedung Olahraga (GOR) milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan DPRD.
Legislator mempertanyakan dasar hukum pengelolaan fasilitas tersebut oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), termasuk mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangannya.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta. Sejumlah legislator menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai pihak yang berwenang mengelola GOR serta status penerimaan dari aktivitas operasional fasilitas tersebut.
Anggota Banggar Fraksi PKB, Alaiksalam, menyoroti pembagian kewenangan pengelolaan yang dinilai belum jelas.
Pasalnya, aset fisik GOR berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik), sedangkan operasionalnya dijalankan PB PBSI. Sementara itu, urusan keolahragaan berada dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud).
“Ini aset pemda, tapi dikelola PB PBSI di bawah Disdik. Dasar pengelolaannya apa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Hal ini harus diperjelas, termasuk potensi penerimaannya bagi daerah,” tegas Alaiksalam, Kamis (15/10/2026).
Menurut DPRD, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pengalihan kewenangan dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya.
Pemerintah daerah juga perlu menelusuri riwayat pemanfaatan GOR, terutama terkait penerimaan uang dari aktivitas operasionalnya.
Anggota Banggar Ceceng Abdul Qodir menegaskan, keterbukaan informasi keuangan menjadi bagian penting dalam pembenahan pengelolaan aset milik daerah.
“Siapa yang mengelola, atas dasar apa, dan yang paling penting, uang dari pemanfaatan GOR selama ini mengalir ke mana? Pemkab harus menelusuri secara terbuka, termasuk pencatatan dan pertanggungjawaban keuangannya,” ujar Ceceng.
Sorotan tersebut turut mengarah pada koordinasi internal pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengaku baru mengetahui persoalan tata kelola GOR yang dipertanyakan legislatif.
Sementara itu, Kepala Disporaparbud Purwakarta, Aep Durohman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pengajuan pengalihan pengelolaan GOR agar berada di bawah instansinya.
Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah memastikan legalitas pengoperasian GOR oleh PB PBSI. Pengelolaan fasilitas tersebut perlu memiliki dasar yang sah, baik melalui perjanjian kerja sama (PKS), surat penugasan, maupun bentuk perizinan lainnya.
Selain dasar hukum, status penerimaan dari pemanfaatan GOR juga perlu diperjelas, apakah termasuk retribusi daerah atau kategori penerimaan lain dari barang milik daerah (BMD).
DPRD berharap penelusuran tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pengelolaan aset publik berlangsung transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, pemanfaatan GOR tidak hanya mendukung kegiatan olahraga masyarakat, tetapi juga berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kejelasan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.
