KORAN MANDALA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Cirebon sebagai salah satu pusat komando penanganan bencana untuk mengantisipasi potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Selain Cirebon, pusat kendali serupa juga direncanakan di Purwakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan bencana sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana,” ujar Herman, Selasa (13/10/2026).
Menurut Herman, pusat komando tersebut akan dilengkapi aplikasi dan ruang operasional untuk mendukung koordinasi serta pengendalian penanganan bencana apabila situasi darurat terjadi.
Perencanaan dan penganggaran fasilitas itu mulai dibahas untuk diselaraskan dengan penyusunan APBD 2027.
Selain menyiapkan pusat komando, Pemprov Jabar juga memperkuat mitigasi melalui pembenahan jalur evakuasi, pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan, serta pemetaan kawasan rawan terdampak.
Herman mengatakan, jalur evakuasi perlu dipastikan tersedia di perkantoran pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, hingga lingkungan permukiman. Petunjuk evakuasi harus jelas dan mudah dikenali, sedangkan penanda yang rusak perlu segera diperbaiki.
Pemprov Jabar juga akan memastikan kesiapan fasilitas penanganan bencana di sejumlah daerah, termasuk Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Dukungan sarana seperti alat berat dan perlengkapan darurat diperlukan agar penanganan dapat dilakukan ketika bencana terjadi.
Di sisi lain, Herman menekankan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak langsung berlari keluar bangunan saat gempa terjadi, melainkan merunduk dan melindungi kepala sebelum mencari tempat aman.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari Basarnas, BMKG, dan BNPB, korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia dapat terjadi akibat penanganan awal yang kurang tepat. Misalnya, seseorang langsung berlari ketika gempa terjadi, kemudian tertimpa bangunan yang roboh,” tuturnya.
Ia meminta BPBD provinsi maupun kabupaten/kota menggencarkan sosialisasi di sekolah dan lingkungan permukiman agar masyarakat memahami prosedur penyelamatan diri.
“Kita tidak bisa menunggu sampai gempa terjadi untuk memberikan edukasi. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang,” tegasnya.
Herman menambahkan, Pemprov Jabar juga akan menyederhanakan rencana kontinjensi kebencanaan ke dalam buku panduan ringkas.
Panduan tersebut diharapkan memuat pembagian tugas setiap instansi, termasuk perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga seluruh pihak memahami tanggung jawabnya ketika keadaan darurat berlangsung.
“Jangan sampai rencana kontinjensi hanya diketahui oleh kepala pelaksana BPBD. Semua pihak yang terlibat harus memahami apa yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi,” ucapnya.
