KORAN MANDALA – Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 13.044 tenaga kerja di Jawa Barat melaporkan terkena PHK, atau mencapai 20,45 persen dari total 63.789 laporan secara nasional.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mendeteksi dini perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja.
Menurut Roy, satgas diperlukan agar pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan, tetapi masih berpeluang diselamatkan sehingga tidak perlu sampai melakukan PHK.
“Satgas PHK ini adalah untuk melakukan mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang kondisinya sudah akan melakukan PHK, tetapi masih bisa diselamatkan,” ujar Roy, Senin (12/10/2026).
Roy mengatakan, tingginya jumlah laporan PHK di Jawa Barat tidak terlepas dari besarnya konsentrasi industri di provinsi tersebut. Ia menyebut sekitar 60 persen industri nasional berada di Jawa Barat, sehingga jumlah pekerja terdampak PHK berpotensi lebih besar dibandingkan provinsi lain.
“Jadi, kalau berbicara soal jumlah korban PHK, volumenya pasti lebih besar di Jawa Barat dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” katanya.
Ia juga menjelaskan, data PHK hingga September tidak selalu menunjukkan kasus yang baru terjadi pada bulan tersebut. Data itu dapat mencakup kasus dari bulan-bulan sebelumnya yang masih berproses dan belum mendapatkan penyelesaian.
“Kalau hanya PHK yang baru terjadi pada September, mungkin jumlahnya tidak sebesar data yang disampaikan,” ucapnya.
Roy menambahkan, sebagian perusahaan terpaksa menghentikan operasionalnya. Ada perusahaan yang tutup setelah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, sementara perusahaan lainnya mengalami penurunan pesanan produksi.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup. Ada yang dipailitkan berdasarkan putusan pengadilan, kemudian ada juga yang tutup karena pesanan produksinya sudah berkurang,” katanya.
Menurut Roy, kondisi ekonomi global dan penurunan pesanan produksi menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan melakukan PHK.
“Jadi, memang ada berbagai faktor yang memengaruhi PHK, terutama kondisi ekonomi global dan penurunan pesanan produksi (order),” ujarnya.
Pembentukan Satgas PHK diharapkan menjadi langkah mitigasi untuk mengidentifikasi perusahaan yang mengalami tekanan usaha sejak dini.
Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan intervensi sebelum perusahaan mengambil keputusan mengurangi tenaga kerja, terutama jika kondisi perusahaan masih memungkinkan untuk dipulihkan.
