Paripurna DPRD Jabar Bahas Perampingan SOTK Pemprov

KORAN MANDALA – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat membahas sejumlah agenda penting, salah satunya terkait rencana perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
‎
‎Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, mengatakan pembahasan mengenai SOTK menjadi salah satu hal yang dinilai penting dalam Paripurna.
‎
‎”Kalau Paripurna tadi yang paling disorot atau paling penting itu kan terkait dengan SOTK,” kata Tedy Rabu (30/9/2026)
‎
‎Tedy mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan perampingan dinas di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya, penataan tersebut diharapkan tidak hanya membuat struktur pemerintahan lebih efisien, tetapi juga meningkatkan sinergi antarperangkat daerah.
‎
‎”Kita apresiasi langkah positif yang akan diambil oleh Pak Gubernur terkait dengan perampingan dinas-dinas yang di provinsi. Namun, itu akan justru lebih bersinergi,” ujarnya.
‎
‎Salah satu contoh yang disampaikan Tedy yakni rencana penggabungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
‎
‎”Contohnya Badan Kepegawaian Daerah digabung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM-nya, sehingga akan terintegrasi,” katanya.
‎
‎Menurut Tedy, nama kelembagaan hasil penggabungan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, secara prinsip, DPRD Jabar mengapresiasi penataan SOTK karena dinilai dapat meningkatkan sinergitas dalam pemerintahan.
‎
‎”Namanya nanti akan dibahas lebih lanjut, tapi prinsipnya kita mengapresiasi agar terjadi sinergitas yang lebih optimal,” tuturnya.
‎