DPRD Jabar Dukung Penghentian Sementara Pusat Data AI Jatiluhur

KORAN MANDALA – DPRD Jawa Barat mendukung penghentian sementara pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
‎
‎Penghentian tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk memastikan berbagai aspek, terutama lingkungan dan kebutuhan air bagi petani, benar-benar diperhatikan.
‎
‎Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mengatakan pihaknya sepakat dengan langkah Gubernur Jawa Barat yang menghentikan sementara proses pembangunan data center tersebut.
‎
‎”Kita support, kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk menghentikan dulu proses pembangunannya,” kata Tedy saat ditemui di DPRD Jabar Rabu (30/9/2026)
‎
‎Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) diselesaikan terlebih dahulu. Saat ini, kewenangan Amdal tersebut berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
‎
‎”Kita juga dorong agar menyelesaikan Amdal yang sekarang ini menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta,” ujarnya.
‎
‎Tedy juga meminta pembahasan Amdal dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas potensi dampak pembangunan data center serta langkah penanganannya.
‎
‎”Kita dorong juga pembahasan Amdalnya agar terbuka, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dampak-dampaknya seperti apa. Kemudian juga ketika ada dampak, penanganan seperti apa, sehingga lingkungan tetap terjaga, kebutuhan air buat petani juga ada jaminan,” katanya.
‎
‎Selain Amdal, DPRD Jabar turut menyoroti teknologi yang akan digunakan dalam pengoperasian data center. Tedy mendorong penggunaan teknologi terbaru yang lebih hemat air dan ramah lingkungan.
‎
‎”Kita dorong agar teknologinya ialah teknologi yang paling baru, seperti cooling water system yang sangat hemat penggunaan air untuk proses pengolahan chip di database,” tuturnya.
‎
‎Menurut Tedy, penggunaan teknologi terbaru penting agar investasi data center di Indonesia tidak menggunakan teknologi lama yang berpotensi kurang efisien dalam penggunaan sumber daya.
‎
‎”Kalau di Indonesia kalaupun mau pakai, ya pakai teknologi yang terbaru dan yang paling ramah lingkungan,” katanya.
‎
‎Tedy juga meminta persoalan perizinan diselesaikan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelum pembangunan dilanjutkan.
‎
‎”Kemudian juga diselesaikan PBG-nya juga,” ujarnya.
‎
‎Tak hanya lingkungan, DPRD Jabar juga menyoroti dampak investasi tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Tedy meminta investasi besar di Jawa Barat turut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
‎
‎”Jangan sampai investasi yang besar tapi tidak ada dampak pada ketenagakerjaan, ini juga menjadi perhatian,” katanya.
‎
‎Ia menyebut masyarakat Jawa Barat juga berharap investasi tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, khususnya para pemuda.
‎
‎”Karena banyak keluhan dari masyarakat Jawa Barat, agar betul-betul mempekerjakan orang Jawa Barat, para pemuda Jawa Barat, sehingga angka pengangguran di kita akan teratasi,” Tandasnya