KORAN MANDALA –Pola pengadaan beras di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, disorot Laskar Prabowo 08 PAC Karangpawitan.
Organisasi tersebut menduga terdapat pola pemasokan yang melibatkan pihak yang juga menerima pembayaran sewa bangunan tempat SPPG beroperasi.
Sorotan itu muncul setelah Laskar Prabowo 08 melakukan penelusuran terhadap sumber pasokan bahan pangan di SPPG Cimurah.
Menurut informasi yang dihimpun organisasi tersebut, pemasokan beras disebut dilakukan secara bergantian.
Pada satu bulan, beras disebut dipasok oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sementara pada bulan berikutnya pasokan diduga berasal dari pihak yang menyewakan bangunan kepada SPPG.
Pola tersebut dinilai perlu diperiksa karena menyangkut pemisahan antara pihak yang memperoleh pembayaran sewa tempat dengan pihak yang memperoleh pembayaran atas pengadaan bahan pangan.
Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, Oky Nugraha Sosrowiryo, mengatakan penelusuran pihaknya sejauh ini baru menemukan persoalan pada pengadaan beras.
“Ini baru beras. Yang lain sedang kami teliti,” ujar Oky, Rabu (16/9/2026).
Oky menyebut sejumlah pihak yang menurutnya dapat menjadi sumber pasokan beras dalam skema tersebut, di antaranya Perum Bulog, Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, kelompok tani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Menurut dia, posisi pihak yang menerima pembayaran sewa bangunan perlu menjadi perhatian apabila pada saat yang sama pihak tersebut juga memasok bahan pangan kepada SPPG.
“Pemilik bangunan yang menerima pembayaran sewa tidak termasuk pihak yang dapat menjadi pemasok pangan,” kata Oky.
Namun, ketentuan yang secara spesifik menjadi dasar penilaian tersebut perlu diklarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pihak berwenang lainnya untuk memastikan apakah pola yang ditemukan benar-benar bertentangan dengan aturan pengadaan program.
Laskar Prabowo 08 menduga pola tersebut berkaitan dengan pengaturan Yayasan Forsalina sebagai mitra pelaksana SPPG Cimurah. Kepala SPPG Cimurah, An Rian, juga disebut sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui pola pasokan tersebut.
Ketua PAC Karangpawitan Laskar Prabowo 08, Hedi Henepi, mengatakan pihaknya telah sepakat membawa persoalan tersebut untuk ditindaklanjuti.
“Kami telah sepakat untuk menindaklanjuti segala hal yang belum sesuai. Kami siap mengikuti arahan DPC Garut untuk menertibkan pelaksanaan program di wilayah kami,” ujar Hedi.
Menurut Laskar Prabowo 08, temuan tersebut telah dilaporkan kepada BGN. Mereka meminta lembaga tersebut memeriksa pola pengadaan beras di SPPG Cimurah dan memastikan seluruh mekanisme pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan ini menjadi penting karena pengadaan bahan pangan merupakan bagian langsung dari pelaksanaan program pemenuhan gizi. Transparansi pemasok, mekanisme pembayaran, serta pemisahan kepentingan antara penyedia tempat dan pemasok bahan pangan menjadi aspek yang perlu dipastikan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Laskar Prabowo 08 mengaku masih menelusuri pengadaan bahan pangan lainnya di SPPG Cimurah. Organisasi itu menyatakan akan menyampaikan temuan berikutnya setelah proses penelusuran selesai.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Yayasan Forsalina dan Kepala SPPG Cimurah, An Rian, belum memberikan keterangan mengenai dugaan pola pemasokan beras yang disampaikan Laskar Prabowo 08.
Dengan demikian, dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pola pengadaan tersebut masih memerlukan verifikasi, baik melalui dokumen pengadaan maupun pemeriksaan oleh BGN dan pihak berwenang. Hasil pemeriksaan itulah yang nantinya menentukan apakah pola pemasokan tersebut sesuai atau melanggar ketentuan yang berlaku.
