KORAN MANDALA –Persoalan sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum selesai di tingkat pengangkutan.
Di tengah produksi sampah yang terus mencapai ratusan ton setiap hari, lebih dari 187 ton sampah masih dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat menunjukkan, timbulan sampah di KBB pada 2026 diperkirakan mencapai 705,7 ton per hari.
Dinsos Jabar Perkuat Layanan Psikososial bagi Ratusan Pengungsi Longsor di KBB
Namun, tingkat pengelolaan sampah secara keseluruhan baru berada di angka 51,46 persen.
Artinya, kemampuan pengelolaan sampah daerah masih jauh dari mampu menangani seluruh timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari.
Ketergantungan terhadap Sarimukti menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditekan. Rata-rata sampah yang diangkut langsung dari KBB menuju TPA Sarimukti pada 2026 masih mencapai sekitar 187,3 ton per hari.
Besarnya volume tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah KBB bukan hanya soal bagaimana sampah diangkut, tetapi juga bagaimana sampah dikurangi dan diolah sejak dari sumbernya.
Selama ini, pengelolaan sampah dilakukan melalui sejumlah jalur, mulai dari pengangkutan oleh UPT Kebersihan ke TPA, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), bank sampah, kelompok pengolah sampah mandiri, penggiat sampah organik hingga sektor informal.
Namun, angka pengelolaan yang baru mencapai 51,46 persen memperlihatkan bahwa berbagai skema tersebut belum sepenuhnya mampu mengejar laju produksi sampah daerah.
Persoalan menjadi semakin kompleks karena KBB tidak hanya menghadapi pertumbuhan penduduk yang pada 2026 mencapai sekitar 1,94 juta jiwa, tetapi juga perkembangan kawasan permukiman, aktivitas ekonomi, pertanian dan sektor pariwisata yang turut menghasilkan timbulan sampah.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pasir Buluh di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan pembangunan TPST tersebut diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada pemrosesan akhir.
“Pengembangan TPST Pasir Buluh kami tempatkan sebagai proyek strategis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan persampahan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi sirkular,” kata Jeje, Rabu (16/9/2026).
Konsep tersebut menempatkan sampah sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan melalui proses pemilahan dan pengolahan, bukan semata-mata sebagai limbah yang berakhir di TPA.
Dengan pola itu, pemerintah berharap volume sampah yang harus dikirim ke Sarimukti dapat ditekan. Material yang masih memiliki nilai ekonomi juga diharapkan dapat kembali masuk ke rantai pemanfaatan, sementara residu menjadi bagian yang benar-benar dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
Namun, pembangunan TPST tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan persampahan KBB. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada kapasitas pengolahan, sistem pengangkutan, pemilahan dari sumber, serta konsistensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi sampah yang masuk ke sistem.
Karena itu, ukuran keberhasilan TPST Pasir Buluh nantinya bukan sekadar berdirinya fasilitas pengolahan, melainkan seberapa besar sampah yang berhasil dialihkan dari Sarimukti dan seberapa jauh pemerintah mampu meningkatkan tingkat pengelolaan sampah di KBB.
Jeje mengatakan pengembangan TPST juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dan sektor swasta.
“Proyek ini menghadirkan manfaat yang seimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga investasi yang masuk nantinya tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
