KORAN MANDALA –Upaya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Purwakarta mengungkap persoalan video viral yang dikaitkan dengan anggota DPRD berinisial MJ kembali menemui jalan buntu.
Untuk kedua kalinya, MJ tidak hadir memenuhi panggilan BK DPRD Purwakarta. Agenda klarifikasi yang sedianya digelar Jumat (11/9/2026) kembali gagal terlaksana setelah sebelumnya pemanggilan pada Rabu (9/9/2026) juga tidak dihadiri yang bersangkutan.
Dua kali mangkir membuat BK DPRD belum dapat masuk ke substansi persoalan. Padahal, klarifikasi MJ dinilai penting untuk memastikan duduk perkara video yang beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik tersebut.
Tawuran Remaja Marak di Purwakarta, DPRD Tegaskan Tak Akan Lindungi Pelaku Bersenjata Tajam
Ketua BK DPRD Purwakarta, H. Moh. Arief Kurniawan, membenarkan MJ tidak hadir dalam agenda pemanggilan kedua.
Menurut Arief, MJ menyampaikan alasan harus mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
“Katanya mau berangkat bimtek, jadi hari ini dia buru-buru mau berangkat bimtek,” ujar Arief.
Namun, alasan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Sebab, informasi berbeda disampaikan salah seorang kader partai yang sempat dikonfirmasi mengenai agenda bimtek tersebut.
Kader itu membenarkan adanya kegiatan bimtek partai, tetapi menyebut pelaksanaannya baru berlangsung pada 14-17 September di Yogyakarta.
“Memang ada bimtek partai, tapi bukan hari ini. Pelaksanaannya tanggal 14 sampai 17 di Yogyakarta,” ujarnya.
Perbedaan informasi mengenai jadwal bimtek itu membuat ketidakhadiran MJ semakin menjadi sorotan. Meski demikian, BK DPRD belum menyimpulkan apakah alasan tersebut menjadi bentuk penghindaran terhadap proses klarifikasi. Kepastian mengenai alasan ketidakhadiran tetap harus dikonfirmasi langsung kepada MJ.
Yang jelas, hingga dua kali pemanggilan, BK DPRD belum memperoleh penjelasan langsung dari anggota dewan tersebut.
Arief mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan substansi pemeriksaan karena proses klarifikasi bahkan belum dapat dimulai.
“Kami belum bisa memberikan keterangan apa pun, karena MJ tidak bisa hadir,” katanya.
Persoalan ini menjadi perhatian bukan semata karena sebuah video viral yang dikaitkan dengan anggota DPRD. Sorotan publik kini juga mengarah pada keseriusan BK DPRD dalam menjalankan fungsi etiknya.
Ketika seorang anggota legislatif dua kali tidak hadir dalam agenda klarifikasi, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana mekanisme etik DPRD dapat berjalan efektif dan kapan persoalan tersebut akan mendapat penjelasan yang terang.
Terlebih, video yang beredar telah menjadi konsumsi publik. Tanpa klarifikasi dari pihak yang dikaitkan, ruang publik justru dipenuhi berbagai spekulasi yang belum tentu benar.
BK DPRD Purwakarta masih harus menjadwalkan langkah selanjutnya untuk meminta keterangan MJ. Hingga kini, belum ada penjelasan langsung dari MJ mengenai video yang beredar maupun alasan ketidakhadirannya dalam dua agenda pemanggilan BK.
Publik pun kini menunggu bukan sekadar jadwal pemanggilan berikutnya, melainkan kejelasan: apakah proses klarifikasi benar-benar akan berjalan atau kembali berhenti di meja pemanggilan.
