KORAN MANDALA – Maraknya penipuan digital atau scam di Jawa Barat membuat Bandung Digital Security Forum (BDSF) 2026 didorong tidak berhenti sebagai ruang diskusi maupun kegiatan seremonial.
Forum yang diinisiasi PWI Jawa Barat dan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut diharapkan mampu melahirkan langkah nyata untuk memitigasi risiko penipuan digital dengan target dan indikator yang terukur.
Praktisi teknologi informasi dan hukum, Satriyo Wibowo S.T., MBA., M.H., mengatakan forum perlu menghasilkan gerakan yang memiliki target jelas serta mekanisme evaluasi.
“Kalau sama-sama kita launching gerakan, targetnya jelas. Gerakan ini ingin menurunkan risiko penipuan digital dari tahun lalu, misalnya. Itu kan lebih jelas,” ujar Satriyo saat wawancara melalui Zoom, Jumat (11/9/2026).
Menurut Satriyo, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK sebagai dasar untuk memetakan persoalan scam di Jawa Barat.
Data tersebut, kata dia, jangan hanya dijadikan statistik, tetapi perlu diolah untuk mengetahui wilayah, modus penipuan hingga karakteristik masyarakat yang menjadi korban.
“Kalau semua datanya per kota sudah dapat, penipuannya apa saja, kemudian sudah clear modus yang paling tinggi apa, baru kemudian kita lihat bagaimana action plan-nya,” katanya.
Pemetaan juga perlu dibuat lebih terperinci dengan melihat karakteristik kelompok korban. Misalnya, apakah korban berasal dari kalangan pelaku UMKM, mahasiswa, pekerja, PNS atau kelompok masyarakat lainnya.
“Lebih detail lagi mungkin tingkat pendidikan, lalu dia sebagai apa, apakah sebagai UMKM, apakah sebagai mahasiswa, apakah sebagai PNS,” ujarnya.
Dengan pemetaan tersebut, Satriyo menilai upaya mitigasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah Jawa Barat. Program harus disesuaikan dengan modus dan kelompok masyarakat yang paling berisiko.
Ia mencontohkan, apabila penipuan transaksi belanja menjadi modus yang dominan di suatu wilayah, edukasi dapat diarahkan kepada pengguna marketplace, pelaku UMKM dan masyarakat yang aktif bertransaksi secara digital.
Sementara jika penipuan investasi atau lowongan pekerjaan menjadi modus dominan, materi edukasi dapat difokuskan pada ciri-ciri investasi ilegal maupun pekerjaan palsu.
Satriyo juga mendorong pemerintah daerah maupun Pemprov Jabar meminta data secara resmi kepada OJK dan IASC sebagai pijakan penyusunan program.
“Kalau boleh, dari pemerintah kota atau pemerintah daerah atau Pemprov menanyakan, kok Jawa Barat tinggi sekali? Bisa nggak kita dapat breakdown datanya supaya kita bisa bantu masyarakat untuk mitigasi risikonya,” katanya.
Setelah program berjalan, evaluasi juga dinilai penting untuk mengetahui apakah intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak.
Menurut Satriyo, data pembanding dapat diminta kembali setelah beberapa bulan untuk melihat perubahan jumlah laporan, modus maupun nilai kerugian.
“Jadi nanti tinggal targeting saja. Nanti kerja sama dengan OJK, minta datanya untuk misalnya enam bulan berikutnya, minta data lagi. Jadi yang kita lakukan itu apakah sudah benar atau mungkin ada yang belum,” ujarnya.
Ia menilai mekanisme tersebut akan membuat gerakan keamanan digital memiliki siklus yang jelas, mulai dari pengumpulan data, pemetaan masalah, intervensi, pengukuran, evaluasi hingga penyesuaian strategi.
Secara nasional, OJK mencatat sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026, telah diterima 637.055 laporan. Sebanyak 1.179.881 rekening dilaporkan dan terverifikasi, dengan 607.210 rekening diblokir.
Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp724,1 miliar, sedangkan dana yang berhasil dikembalikan sekitar Rp204,3 miliar.
Besarnya angka tersebut menunjukkan persoalan scam tidak hanya berkaitan dengan keamanan data dan aktivitas digital, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerugian finansial masyarakat.
BDSF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong gerakan keamanan digital berbasis data yang memiliki target, indikator keberhasilan dan evaluasi yang jelas.
