KORAN MANDALA –Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung tetap berjalan meski konsep dan pelaksanaannya menuai kekhawatiran di tengah masyarakat.
Salah satu yang paling disorot adalah rencana pembangunan halte di tengah jalan pada sejumlah koridor padat, mulai dari Cicadas, Jalan Jakarta, Ciroyom hingga kawasan Pasar Baru.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui pembangunan BRT bukan perkara mudah.
Bahkan, ia menyebut berbagai persoalan dan ketidaknyamanan yang muncul selama proses pembangunan merupakan konsekuensi dari perubahan besar sistem transportasi Kota Bandung.
LIMINAL Hadir di Summarecon Bandung, Tawarkan Pengalaman Arsitektur dalam Ruang Hening
Namun di tengah kritik tersebut, Pemerintah Kota Bandung memastikan desain dasar BRT tetap dilaksanakan.
“Kalau pembangunan halte yang di tengah itu tetap akan berlanjut. Itu bagian dari konsep, saya tidak bisa melawan karena bagaimanapun juga itu bagian dari desain BRT,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan halte di tengah jalan bukan lagi sekadar wacana desain, melainkan bagian dari proyek yang tetap akan dijalankan meski aspek keselamatan dan efektivitasnya masih menjadi perhatian publik.
Farhan sendiri mengakui konsep tersebut tidak mudah diterima secara kasat mata oleh masyarakat.
“Memang agak susah membayangkan bahwa di tengah Jalan Cicadas, Jalan Jakarta, sampai wilayah Ciroyom dan Pasar Baru akan ada halte-halte di tengah jalan,” katanya.
Menurut Farhan, perdebatan mengenai desain tersebut merupakan hal yang tidak terhindarkan. Meski demikian, pemerintah memilih tetap melanjutkan pembangunan sembari mengevaluasi dampaknya di lapangan.
Keselamatan Baru Bergantung pada Hasil Kajian
Salah satu persoalan yang paling krusial adalah keselamatan pengguna jalan, terutama pejalan kaki yang nantinya harus mengakses halte yang berada di tengah badan jalan.
Farhan menyatakan pemerintah dapat membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) apabila hasil kajian menunjukkan keberadaan halte tersebut berpotensi membahayakan.
“Kalau memang ternyata membahayakan maka saya akan paksakan ada JPO di atas itu. Tapi itu sangat tergantung kepada hasil perhitungan nanti pelaksanaan proyek ini sendiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai seberapa matang aspek keselamatan telah dihitung sebelum pembangunan halte dijalankan. Sebab, kebutuhan JPO baru akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan setelah pelaksanaan proyek berjalan.
Di sisi lain, Pemkot Bandung menghadapi persoalan lain yang tidak kalah kompleks, yakni bagaimana membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
BRT tahap awal dirancang melayani koridor timur-barat dengan menghubungkan sejumlah pusat aktivitas, di antaranya Kiaracondong, Alun-alun Bandung, Stasiun Selatan, Jalan Kebonjati, Otista hingga Tegalega.
Pemerintah juga menyiapkan feeder dengan memanfaatkan angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat Bandung. Armada angkot direncanakan diremajakan agar dapat terintegrasi dengan sistem BRT.
“Feeder ini adalah angkot-angkot yang selama ini kita kenal. Akan ada peremajaan angkot dan mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan kesepakatannya untuk angkot yang baru,” kata Farhan.
Parkir Jadi Pekerjaan Rumah
Persoalan lainnya adalah fasilitas parkir. Pemerintah berharap masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi dan melanjutkan perjalanan menggunakan BRT. Namun, strategi tersebut membutuhkan fasilitas parkir yang memadai di sekitar koridor.
Farhan menyebut kawasan Dago, Pasar Baru, Stasiun Hall, Asia Afrika hingga Kiaracondong membutuhkan dukungan fasilitas parkir.
Pemkot Bandung pun berencana menawarkan pembangunan fasilitas parkir tersebut kepada investor swasta.
“Kami akan melakukan penawaran terbuka kepada calon investor yang akan membangun fasilitas parkir di titik-titik sekitar koridor BRT,” ujarnya.
Artinya, keberhasilan BRT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jalur dan halte. Sistem tersebut juga bergantung pada kesiapan feeder, fasilitas parkir, integrasi antarmoda, hingga kemampuan pemerintah mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
Pemkot Minta Warga Bersabar
Farhan tetap optimistis BRT dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bandung. Ia membandingkan proyek tersebut dengan penerapan BRT di Kota Medan yang menurutnya menunjukkan hasil positif setelah pembangunan selesai.
“Saya sudah tiga kali ke Kota Medan mencoba BRT-nya. Kelihatannya berhasil. Setelah jadi masyarakat lebih nyaman, walaupun saat pembangunannya memang sangat menantang,” katanya.
Namun, keberhasilan di kota lain tentu tidak otomatis menjadi jaminan bahwa sistem yang sama akan berjalan mulus di Bandung. Karakteristik jalan, pola perjalanan, kepadatan aktivitas, perilaku pengguna jalan, serta kesiapan infrastruktur pendukung tetap harus diperhitungkan.
Farhan mengatakan Pemkot Bandung terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan BRT merupakan proyek nasional yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung.
“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik. Tetapi ini proyek nasional, jadi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung harus membahasnya bersama. Tidak mungkin saya membuat keputusan sendiri,” ujarnya.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya kini bukan sekadar apakah BRT akan selesai dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah desain yang diterapkan benar-benar mampu menjawab persoalan transportasi Bandung tanpa menciptakan masalah baru, terutama terkait keselamatan, kemacetan selama pembangunan, akses pejalan kaki, integrasi angkutan umum dan kesiapan fasilitas pendukung.
Pemerintah pun dituntut tidak hanya mengandalkan optimisme bahwa BRT akan berhasil setelah proyek selesai, tetapi memastikan sejak awal bahwa setiap keputusan desain memiliki dasar kajian yang kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga Bandung.
