KORAN MANDALA – Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky, menyebut masyarakat kelas menengah saat ini menjadi kelompok yang rentan terdampak berbagai tekanan ekonomi, termasuk rencana pembatasan LPG subsidi 3 kilogram berdasarkan data desil.
“Masyarakat menengah itu adalah masyarakat rentan sekarang, karena banyaknya PHK dan lain sebagainya. Masyarakat menengah ini rentan. Ke bawah dia tidak siap, ke atas tidak bisa,” kata Deni saat dihubungi Koran Mandala, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, penerapan data desil sebagai acuan penerima LPG 3 kilogram harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Betul, ini sebetulnya yang menjadi permasalahan itu adalah ketepatan data, keakuratan data. Sebetulnya tidak apa-apa kalau kita mau mengacu kepada desil. Memang harusnya mengacu ke situ. Tapi permasalahannya, ini keakuratan datanya masih acak-acakan, tidak sesuai dengan yang di lapangan,” ujarnya.
Deni mengatakan ketidakakuratan data berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan LPG 3 kilogram justru kehilangan akses terhadap barang subsidi tersebut.
“Meskipun BPS sudah ada link untuk perbaikan data, tapi kan tidak semua masyarakat bisa akses ke sana. Nah, itu juga harus diperhatikan, sehingga jangan sampai ini menjadi tolok ukur penerima LPG subsidi,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan perbaikan data terlebih dahulu sebelum menjadikan desil sebagai dasar pembatasan LPG 3 kilogram.
“Jadi sekali lagi yang harus dilakukan pemerintah adalah perbaikan data,” tegasnya.
Deni juga mendorong pemerintah melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat bawah agar masyarakat mengetahui mekanisme pengecekan maupun perbaikan data desil.
“Seharusnya pemerintah sosialisasikan kan, misalkan kepada RT/RW, desa, untuk menyampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain akurasi data, Deni mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, tingkat pendapatan tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran karena masyarakat juga menghadapi beban pengeluaran akibat inflasi.
“Karena dampaknya akan luar biasa menurut saya. Pertama, kita juga melihat bagaimana UMK. Meskipun misalkan desil itu melihat pendapatan, tapi ketika misalkan di sana UMK-nya besar, pengeluarannya juga pasti besar. Karena melihat dari dampak inflasi dan lain sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan,” ucapnya.
Ia khawatir masyarakat yang tercatat dalam desil 6 sampai 10 tetapi masih membutuhkan LPG 3 kilogram akan terdampak apabila pembatasan diberlakukan tanpa didahului perbaikan data.
“Nah, apalagi kalau misalnya sekarang terdampak desil ini. Misalkan desilnya desil 6 sampai 10 dan dia tidak bisa mendapatkan LPG, ini akan berdampak kepada masyarakat secara luas menurut saya,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
