Pembatasan LPG 3 Kg Dinilai Bisa Tekan Harga Produk UMKM

KORAN MANDALA – Pembatasan akses LPG 3 kilogram berdasarkan data desil dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro.
‎
‎Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky, mengatakan mayoritas usaha mikro masih mengandalkan LPG 3 kilogram untuk menjalankan aktivitas produksi.
‎
‎Menurut Deni, apabila pelaku UMKM tidak lagi mendapatkan akses LPG 3 kilogram, biaya produksi berpotensi meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga produk yang dijual kepada masyarakat.
‎
‎“Pengaruh pada UMKM, tentunya berpengaruh. Mayoritas UMKM itu menggunakan LPG 3 kilo, terutama usaha mikro yang memang omzetnya masih di bawah Rp50 juta misalkan dalam satu bulan, atau Rp20 juta dalam satu bulan. Mereka mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilo,” kata Deni.
‎
‎Ia mencontohkan usaha makanan skala kecil yang selama ini menggunakan LPG 3 kilogram untuk proses produksi. Jika biaya energi meningkat, pelaku usaha dapat terpaksa menaikkan harga jual.
‎
‎“Jadi kalau misalkan itu diberlakukan dan ternyata mereka tidak mendapatkan akses itu, ini akan berdampak kepada kenaikan harga di UMKM,” ujarnya.
‎
‎Deni mengatakan kenaikan biaya produksi tersebut tidak hanya berdampak kepada pelaku usaha, tetapi juga konsumen. Harga makanan yang sebelumnya terjangkau berpotensi ikut mengalami kenaikan.
‎
‎“Untuk para UMKM misalkan ataupun untuk yang lainnya, ini juga akan menekan harga. Yang tadinya jualan ayam goreng di pinggir jalan misalkan, yang harusnya harganya Rp15.000, bisa naik,” katanya.
‎
‎“Nah, ini juga akan mengakibatkan kenaikan harga,” lanjut Deni.
‎
‎Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak tersebut sebelum menerapkan penggunaan data desil sebagai dasar pembatasan LPG 3 kilogram. Selain memastikan data akurat, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai penggunaan LPG bersubsidi bagi pelaku UMKM.
‎
‎“Betul. Jadi harusnya pemerintah itu mensosialisasikan juga. Karena ada beberapa yang memang digunakan untuk industri atau untuk yang lainnya,” ucapnya.
‎
‎Deni menilai sosialisasi perlu menjelaskan secara jelas apakah UMKM masih diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilogram serta standar yang harus dipenuhi apabila penggunaan tersebut diperbolehkan.
‎
‎“Apakah boleh ini digunakan oleh para UMKM atau seperti apa. Kalau boleh, standarnya seperti apa. Ini harus ada sosialisasi juga,” katanya.
‎
‎Lebih jauh, Deni mengingatkan pembatasan LPG 3 kilogram berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila kenaikan biaya produksi tidak diikuti peningkatan pendapatan.
‎
‎“Mungkin juga yang akan terjadi itu sepi ya, karena kalau terlalu mahal dan pendapatan masyarakat tidak naik, jadinya akan berdampak kepada daya beli masyarakat,” pungkasnya