Konser Ratusan Juta di Tengah Defisit APBD Bandung, Prioritas Anggaran Dipertanyakan

KORAN MANDALA – Lampu panggung menyala terang di Taman Balai Kota Bandung, Selasa malam, 18 Agustus 2026. Musik bergema, tamu undangan berdatangan, dan suasana perayaan kemerdekaan berlangsung meriah.

Pemerintah Kota Bandung menggelar Konser Merah Putih 2026 bertajuk Swara Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah konser dengan anggaran hingga ratusan juta rupiah tepat digelar ketika kondisi fiskal Kota Bandung tengah menghadapi tekanan?

Udara Bandung Raya Panas dan Gerah, Ini Penyebabnya

Pertanyaan itu bukan soal boleh atau tidaknya pemerintah merayakan kemerdekaan. Perayaan HUT Kemerdekaan tentu memiliki nilai kebangsaan dan kebudayaan.

Persoalannya adalah prioritas penggunaan uang publik.

Pemerintah Kota Bandung disebut menghadapi defisit APBD sekitar Rp300 miliar. Pada saat yang sama, agenda efisiensi anggaran terus digaungkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam situasi fiskal seperti itu, belanja untuk sebuah kegiatan seremonial yang berlangsung hanya satu malam menjadi layak diuji secara terbuka: seberapa mendesak kegiatan tersebut, berapa manfaatnya bagi masyarakat, dan mengapa anggarannya tetap dialokasikan ketika kebutuhan dasar warga masih menunggu penyelesaian?

Defisit Rp300 Miliar, Konser Tetap Digelar

Penggunaan anggaran daerah semestinya tidak hanya dilihat dari apakah sebuah kegiatan memiliki dasar hukum atau dapat dilaksanakan secara administratif.

Ada pertanyaan yang lebih substantif: apakah belanja tersebut benar-benar menjadi prioritas?

Pengamat kebijakan publik dari Martadinata Institute, Imam Samudra, menilai persoalan utama bukan terletak pada perayaan kemerdekaan, melainkan pada konteks fiskal ketika kegiatan tersebut dilaksanakan.

Dalam kondisi anggaran terbatas, menurut dia, setiap belanja pemerintah seharusnya diuji berdasarkan urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan perspektif tersebut, konser bukan lagi sekadar pertunjukan musik.

Ia menjadi bagian dari keputusan pemerintah dalam menggunakan uang yang berasal dari APBD.

Dan ketika ruang fiskal pemerintah menyempit, keputusan semacam itu semakin penting untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebab, Bandung masih menghadapi berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari harga pangan, kemacetan, banjir, persoalan kesejahteraan tenaga pendidikan, penghasilan pegawai, hingga pembiayaan pelayanan kesehatan.

Maka pertanyaan publik menjadi sederhana: mengapa ratusan juta rupiah untuk sebuah konser dianggap cukup penting untuk dipertahankan di tengah tekanan anggaran tersebut?

Siapa yang Menikmati Perayaan dari Uang Publik?

Sorotan tidak hanya menyangkut besaran anggaran.

Komposisi tamu undangan juga patut diperhatikan.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor B/HB.04.15.06/3378-Bagum/VIII/2026, undangan kegiatan tersebut antara lain ditujukan kepada pejabat dinas, camat beserta jajaran kecamatan, lurah beserta jajaran kelurahan, serta ketua Karang Taruna tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandung.

Daftar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh masyarakat sebagai penerima manfaat APBD benar-benar ditempatkan sebagai subjek dalam kegiatan tersebut.

Sebab, kelompok warga yang setiap hari bersentuhan dengan persoalan ekonomi dan pelayanan publik tidak tampak sebagai kelompok utama dalam daftar undangan itu.

Pedagang kecil masih menghadapi persoalan daya beli dan penataan ruang.

Pedagang kaki lima masih berhadapan dengan persoalan relokasi dan keberlangsungan usaha.

Warga di sejumlah kawasan masih harus berhadapan dengan kemacetan dan persoalan banjir.

Di sektor pendidikan, guru honorer dan tenaga pendidikan lainnya masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Pegawai pemerintah dengan status paruh waktu juga membutuhkan kepastian mengenai penghasilan dan keberlanjutan pekerjaan.

Mereka bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan anggaran.

Mereka adalah warga yang setiap hari merasakan langsung kualitas kebijakan pemerintah.

Karena itu, ketika uang publik digunakan untuk sebuah konser, pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan manfaat dan seberapa besar manfaat tersebut menjadi relevan.

Bukan Soal Anti-Kemerdekaan

Kritik terhadap anggaran konser tidak boleh disederhanakan sebagai sikap anti-kemerdekaan.

Perayaan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari agenda kebangsaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, hiburan, maupun kegiatan masyarakat.

Tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban menentukan skala prioritas.

Ketika kemampuan fiskal terbatas, belanja wajib dan pelayanan dasar semestinya mendapatkan perhatian utama sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya lebih bersifat seremonial.

Di sinilah sense of crisis seorang pemimpin daerah diuji.

Efisiensi tidak cukup berhenti sebagai slogan.

Efisiensi harus terlihat dalam keputusan anggaran.

Jika pemerintah meminta masyarakat dan perangkat daerah melakukan penghematan, publik juga memiliki alasan untuk mempertanyakan belanja yang dinilai tidak mendesak.

Konsistensi antara narasi efisiensi dan praktik penganggaran menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesan bahwa beban penghematan hanya ditanggung sebagian pihak.

Berapa Sebenarnya Biaya Konser?

Pertanyaan berikutnya jauh lebih konkret.

Berapa total uang APBD yang digunakan untuk Konser Merah Putih 2026?

Publik berhak mendapatkan rincian.

Bukan hanya angka global, tetapi juga komponen belanjanya: berapa untuk panggung, tata suara, tata cahaya, pengisi acara, keamanan, konsumsi, dokumentasi, perizinan, hingga komponen pendukung lainnya.

Publik juga berhak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan, siapa yang menyetujui, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.

Jika pemerintah menilai konser tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, maka manfaat itu juga semestinya dapat dijelaskan secara terukur.

Berapa warga yang menjadi penerima manfaat?

Apa indikator keberhasilannya?

Apa dampak ekonominya?

Dan yang paling penting, mengapa manfaat tersebut dianggap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk serangan terhadap pemerintah.

Itu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap penggunaan APBD.

APBD Bukan Cek Kosong

APBD bukan uang milik pemerintah.

Di dalamnya terdapat uang publik yang harus dikelola berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah pada dasarnya dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

Terlebih ketika pemerintah daerah berada dalam kondisi fiskal yang disebut mengalami defisit sekitar Rp300 miliar.

Pada situasi seperti itu, publik wajar jika membandingkan setiap pilihan belanja pemerintah dengan kebutuhan yang belum terselesaikan.

Bukan berarti setiap rupiah harus dihabiskan hanya untuk persoalan darurat. Pemerintah tetap membutuhkan ruang untuk kebudayaan, hiburan, dan kegiatan sosial.

Tetapi ketika anggaran terbatas, urutan prioritas menjadi penentu apakah sebuah pemerintahan benar-benar memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakatnya.

Setelah Panggung Dibongkar, Pertanyaan Belum Selesai

Panggung di Balai Kota Bandung mungkin sudah dibongkar.

Lampu telah dipadamkan.

Musik telah berhenti.

Namun, pertanyaan mengenai penggunaan anggaran justru baru dimulai.

Berapa uang publik yang digunakan? Dari mana sumbernya? Siapa yang memutuskan? Apa manfaatnya? Dan mengapa konser tersebut dianggap lebih prioritas untuk digelar ketika APBD Bandung disebut menghadapi defisit sekitar Rp300 miliar?

Pemerintah Kota Bandung memiliki kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut secara terbuka.

Sebab dalam pemerintahan yang menggunakan uang publik, transparansi bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban.

Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah perayaan kemerdekaan bukan hanya seberapa megah panggung yang dibangun atau seberapa keras musik yang dimainkan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah pesta berakhir, warga Bandung benar-benar merasakan bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk menjawab kebutuhan mereka.